Aturan Baru Ahok Ini Bisa Jadi Mimpi Buruk Para Koruptor Penjual Pasal!

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasakan adanya fenomena pasal siluman yang muncul dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi Teluk Jakarta. Bagaimana penampakan pasal siluman itu?

"Setelah dulu muncul APBD siluman, sekarang ada tendensi pasal siluman soal reklamasi," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Dulu seperti yang kita ketahui, memang sempat populer istilah 'anggaran siluman' dalam APBD DKI pada 2014 hingga 2015. Istilah itu juga dikemukakan oleh Ahok pada waktu itu, ketegangan pun terjadi antara Ahok dengan DPRD DKI. Lalu Sistem anggaran diubah oleh Ahok menjadi E-Budgeting sehingga tidak ada lagi anggaran siluman.

Sekarang, ada lagi pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Dalam Raperda yang disebut terakhir di atas, ada muatan soal usulan pihak eksekutif berupa kewajiban tambahan kontribusi sebesar 15 persen. Usulan inilah yang akhirnya diinginkan berbeda oleh DPRD DKI.

Entah pasal mana dan di Raperda apa yang dimaksud Ahok sebagai 'pasal siluman'. Yang pasti, Ahok tak ingin hal itu eksis.

"Saya pengen (sistem) e-Naskah, karena saya tidak mau ada pasal siluman," ungkap Ahok.

Sistem e-Naskah kini direncanakan Ahok. Lewat sistem itu, pembahasan produk hukum bisa menjadi lebih transparan. Segala perubahan dan dinamika draf bisa diketahui secara 'real time' lewat e-Naskah.

"Makanya saya minta ada e-Naskah. Siapa yang menge-print (menyetak), siapa yang ubah, saya bisa tahu," jelas Ahok.

Bisa dibayangkan betapa stressnya para oknum-oknum yang ada di DPRD. Anggaran sudah tidak bisa dikorupsi karena ada e-Budgeting, kini sejumlah pasal juga akan dibuatkan e-Naskah! Sehingga tidak ada lagi kongkalikong dalam menyelipkan pasal-pasal siluman!

Source: beritateratas.com (Editor: Lisa Kurnasih, Sumber referensi: Detik.com)

Posted in: berita