Walau Suka Kritik Ahok, Faisal Basri Tetap Serahkan KTPnya Untuk Ahok, Ini Alasannya!

Walau mengkritik pola pembangunan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pakar ekonomi Faisal Basri tetap memberikan dukungannya kepada Ahok.

Faisal menyampaikan, dirinya telah memberikan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)-nya untuk mendukung Ahok maju sebagai calon independen dalam Pilkada DKI 2017. Faisal mengungkapkan hal itu dalam diskusi bertema "Jakarta yang Lebih Baik untuk Semua" yang diselenggarakan Jakarta Rumah Kita (J-RUK) di sebuah kafe di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (30/4/2016).

"KTP saya sudah saya serahkan untuk Pak Ahok. Kenapa? Ini karena manuver Ahok dibutuhkan untuk mengingatkan partai politik," ujar Faisal.

Faisal yang juga sebelumnya pernah maju lewat jalur independen pada Pilkada DKI 2012 mengatakan, jalur independen perlu untuk mengingatkan partai politik agar tidak semena-mena menghadirkan calon pemimpin bagi masyarakat.

Ia mencontohkan kondisi dulu pada tahun 2007. Ketika itu, kata dia, partai politik menyodorkan pilihan calon pemimpin yang tidak cukup baik bagi masyarakat.

"Jadi, jangan ciptakan kondisi seperti 2007, rakyat disuruh pilih masuk kandang singa atau kandang buaya," ujar Faisal.

Faisal menambahkan, dengan adanya calon independen merupakan sesuatu yang baik untuk meningkatkan demokrasi. Faisal sebenarnya berharap, kompetisi pada Pilkada DKI 2017 ini dapat membuka peluang munculnya calon lain yang lebih baik dari Ahok.

"Ahok menjadi umpan untuk memunculkan orang-orang yang lebih baik lagi, kan indah," kata Faisal.

Tetapi, ia sepakat kalau "orang baik" sebaiknya tidak diadu di Jakarta. Menurut dia, kader yang baik biarlah disebar ke berbagai daerah.

Faisal pada kesempatan yang sama menilai adanya pola pembangunan yang keliru yang dilakukan pemerintahan Gubernur Ahok. Faisal menyampaikan pemerintahan Ahok punya kebijakan yang terbalik soal pola pembangunan.

Pembangunan yang ada seolah hanya melihat aspek fisik atau bentuk, tetapi mengabaikan aspek sosial atau masyarakat.

"Falsafah membangun kota itu apa sih? Membangun kota sebetulnya membangun keadaban, bukan membangun sosok fisik semata. Jadi, tata kota dimulai dari tata sosialnya dulu. Ini yang barangkali hilang sekarang," ujar Faisal.

Pemerintah seharusnya mendahulukan penataan sosial, baru penataan fisik. Kalau penataan sosial dinomorduakan, yang mendapat manfaat dari pembangunan hanya segelintir pihak, khususnya yang punya akses menikmati pembangunan fisik tadi. Padahal, menurut Faisal, jurang masyarakat kaya dan miskin di Tanah Air sekarang semakin lebar.

"Satu persen keluarga di Indonesia itu menguasai 50,4 persen kekayaan nasional. Bayangkan, satu persen saja, tetapi menguasai lebih dari separuh kekayaan nasional," tutur Faisal.

sumber: kompas.com

Posted in: berita