Kamis, 30 Juni 2016

Tax Amensty Akhirnya Resmi Dimulai, Ini Ancaman Mengerikan Jokowi Bagi Yang Membangkang!

transparanjujur.blogspot.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Program ini akan berjalan mulai dari sekarang hingga 31 Maret 2017.

Pencanangan dilangsungkan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Agenda pencanangan dihadiri oleh para menteri kabinet kerja, Jaksa Agung M Prasetyo, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf.

Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan bahwa kebijakan ini merupakan kesempatan terakhir buat warga negara Indonesia untuk meminta ampun atas kesalahan pajak di masa lalu.

"Jadi tax amnesty adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir. Yang mau gunakan silakan yang tidak maka hati-hati," tegas Jokowi di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (1/7/2016).

"Maka dengan mengucapkan bismillah, program tax amnesty pada hari ini dimulai," ujarnya.

Jokowi: Tax Amnesty Bukan Pengampunan Bagi Koruptor

Mulai hari ini, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty mulai diberlakukan hingga Maret 2017. Mereka yang selama ini belum melaporkan asetnya dengan benar, bisa melaporkan asetnya kepada Ditjen Pajak dengan biaya tebusan kecil dari sanksi normal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mencanangkan program ini mengatakan, tax amnesty ialah sebuah langkah besar dan terobosan untuk menyelesaikan persoalan perpajakan yang terjadi dari tahun ke tahun.

"Tax amnesty bermanfaat nyata bagi kepentingan kita bersama. Bermanfaat bagi kepentingan rakyat kita, bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok. Saya juga ingin menegaskan, tax amnesty bukan upaya pengampunan bagi koruptor atau pemutihan atas pencucian uang. Tidak. Ini saya tegaskan," jelas Jokowi saat pencanangan Tax Amnesty, di kantor pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (1/7/2016).

Jokowi mengingatkan, kebijakan ini adalah kesempatan terakhir bagi warga negara Indonesia untuk meminta ampun atas kesalahan pajak di masa lalu.

"Jadi tax amnesty adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir. Yang mau gunakan silakan yang tidak maka hati-hati," tegas Jokowi.

Jokowi: Tax Amnesty Sasar Pengusaha yang Taruh Uang di Luar Negeri

Lewat kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah memiliki misi khusus untuk menarik dana pengusaha yang selama ini diketahui banyak ditempatkan di luar negeri.

Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam pencanangan Tax Amnesty, di kantor pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (1/7/2016).

"Yang ingin kami sasar adalah para pengusaha yang tempatkan dananya di luar negeri khususnya di tax haven," ungkap Jokowi.

Jokowi mengatakan, dia mengetahui ada ribuan triliun rupiah dana pengusaha dan orang Indonesia yang parkir di luar negeri.

"Kita semuanya hidup mencari makan, rezeki di bumi Indonesia. Sudah diberikan rezeki, sudah diberikan keuntungan dari tanah air dan bumi Indonesia. Sehingga saya mengajak agar dana-dana yang Bapak Ibu simpan di luar negeri," jelas Jokowi.

Karena itu, tax amnesty diberlakukan, sehingga mereka yang selama ini menyimpan uang di luar negeri membawa pulang uangnya. Gunanya, untuk membangun negara.

"Tax amnesty itu bukan semata-mata pengampunan pajak tapi repatriasi aset, yakni pengembalian aset yang ada di bank luar negeri," ungkap Jokowi.


sumber: detik.com

Putu Sudiartana Gemetaran dan Bengong saat Ditanya Petugas Rutan Polres Jaksel!

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Komisi III I Putu Sudiartana (rompi orange) keluar dari gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/6/2016). Putu bersama empat orang lainnya ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat senilai Rp 300 miliar. TRIBUNNEWS/HERUDIN
transparanjujur.blogspot.com -  Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat, I Putu Sudiartana, menjalani hari pertama di sel Rutan Polres Jakarta Selatan, sejak Kamis (30/6/2016) dini hari, setelah tertangkap petugas KPK karena kasus suap sehari sebelumnya.

Petugas Rutan Polres Jaksel yang enggan disebutkan namanya menceritakan, tidak banyak kegiatan dilakukan di tempat barunya, justru ia kerap bengong dan gemetar lantaran masih syok tertangkap oleh petugas KPK.

"Saya sempat ngobrol dengannya. Saya tanya, bagaimana keadaannya. Putu bilang, 'baik'. Tapi, saya tak percaya. Karena saat saya salaman dengannya, tangannya gemetar. Saya cek dadanya, juga berdetak cepat. Waktu diminta tulis identitas di kertas, tangannya gemetar dan tulisannya nggak bisa terbaca," ungkap petugas tersebut di Rutan Polres Jaksel.

Setelah perbincangan beberapa saat, Putu baru mengakui dirinya masih syok pasca-tertangkap petugas KPK. Putu kerap bengong karena memikirkan nasib istri dan anak-anaknya pasca-dirinya tertangkap terkait kasus dugaan suap.

"Setelah saya tanya, baru dia bilang, 'Kasihan anak saya masih ada yang kecil'. Begitu," ujar petugas tersebut mengulangi pengakuan Putu.

Sebelumnya, tim Satgas KPK menangkap tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Padang dan Tebing Tinggi, Selasa (28/6/2016) malam hingga Rabu (29/6/2016) dini hari.

Mereka ditangkap karena diduga terlibat suap Rp 500 juta dari pihak swasta ke I Putu Sudiartana selaku Penyelenggara Negara untuk pemulusan pengajuan anggaran proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat dalam APBN Perubahan 2016.

Penangkapan diawali dengan diamankannya sekretaris/staf pribadi anggota DPR I Putu Sudiartana, Noviyanti dan suaminya, Muchlis, di kawasan Petamburan, Jakarta Barat.

Suami istri tersebut ditangkap karena diduga berperan sebagai bagian penerima aliran dana Rp 500 juta dari pihak pengusaha di Sumbar. Penerimaan dan peruntukan dana itu diduga sepengetahuan Putu.

Petugas KPK telah mempunyai barang bukti transfer dana ke tiga rekening, termasuk ke rekening suami Noviyanti, Muchlis.

Berikutnya, petugas mencokok I Putu Sudiartana dari rumah dinasnya, di komplek perumahan DPR, Ulujami, Jakarta Selatan.

Petugas juga membawa seorang ajudan bernama Ipin dari rumah Putu. Dia disebut-sebut ajudan dari petinggi Partai Demokrat yang saat ini belum diketahui peran maupun kegiatannya di rumah Putu.

Ketika melakukan penggeledahan awal, petugas menemukan uang 40 ribu dolar Singapura dari kamar Putu. Tetapi, sejauh ini belum diketahui terkait atau tidak uang tersebut dengan penggelapan anggaran proyek 12 ruas jalan di Sumbar.

Selanjutnya, tim KPK berturut-turut menangkap pengusaha bernama Yogan Askan dan Kepala Dinas, Suprapto, di rumah masing-masing, Padang, Sumbar.

Pada Rabu (29/6/2016) pukul 03.00 WIB, tim satgas KPK menangkap pengusaha sekaligus orang kepercayaan Putu, Suhaemi, di rumahnya, Tebing Tinggi, Sumbar.

Usai melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan dilakukan gelar perkara, tim KPK menetapkan lima dari tujuh orang yang ditangkap sebagai tersangka.

I Putu Sudiartana selaku anggota Komisi III DPR, Noviyanti selaku sekretaris/staf Putu dan Suhaemi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Suprapto selaku Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Pemprov Sumbar dan Yogan Askan selaku pengusaha, sebagai tersangka pemberi suap.

Adapun suami Noviyanti, Muchlis, dan Ipin yang disebut-sebut ajudan petinggi Partai Demokrat, dibebaskan karena tidak berperan aktif dalam praktik suap maupun penerimaan aliran dana.

Pihak KPK menahan kelima tersangka di rutan terpisah di Jakarta sejak Kamis dini hari.

Anggota DPR I, Putu Sudiartana ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan; Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Pemprov Sumbar, Suprapto di Rutan Salemba; pengusaha Yogan Askan di Rutan Polres Jakarta Pusat; dan pengusaha Suhaemi di Rutan Pomdam Jaya Guntur.


Sumber: tribunnews.com

Derita Santoso! Lagi Asyik Naik Ojek Mau Pulang, Eh Malah Ketangkep KPK!

transparanjujur.blogspot.com - Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Santoso ketika perjalanan pulang ke rumah. Santoso diciduk saat naik ojek melintas di sekitaran Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Kamis 30 Juni 2016.

"Ditangkap di lampu merah Pramuka (Jakarta) saat naik ojek,� ungkap sumber di KPK, Jakarta, Jumat (1/7/2016).

Santoso ditangkap pihak lembaga antirasuah lantaran diduga menerima suap terkait pengamanan putusan perkara perdata yang ditangani PN Jakarta Pusat. Saat menangkap Santoso sekira pukul 19.00 WIB, KPK turut mengamankan uang ratusan juta rupiah dalam pecahan mata uang asing.

Selain mengamankan Santoso dan uang ratusan juta rupiah, KPK juga berhasil meringkus dua orang lainnya. Mereka yakni staf pengacara pihak yang berpekara dan staf pengusaha. Tetapi, belum diketahui secara pasti terkait perkara apa operasi tangkap tangan (OTT) KPK kali ini.

Sebelumnya, Humas PN Jakarta Pusat Jamaluddin Samosir mengaku tidak tahu menahu soal perkara perdata yang dipegang Santoso. Karena, banyak putusan perdata yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

"Kami engga jelas. Karena perkara banyak. Putusan juga banyak, saya kurang paham," ujar Jamaluddin ketika dikonfirmasi.

Sementara itu, Ketua KPK, Agus Rahardjo masih enggan merinci hasil operasinya yang kembali menyisir wilayah PN Jakarta Pusat. Dia meminta untuk menunggu pihaknya menyampaikannya lewat keterangan resmi.

�Tunggu konpers (konferensi pers),� jelas dia.


Sumber: okezone.com

Mantap!! Ahok: Dia Pikir Aku Demen Duit, Aku Demennya Ribut! Share!

transparanjujur.blogspot.com - Gubernur DKI Jakarta Ahok sudah menaruh curiga saat Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Ika Lestari Aji melaporkan uang gratifikasi sebesar Rp 9,6 miliar. Terlebih lagi, Ahok sempat ditawari uang tersebut secara halus, Januari 2016 lalu.

Ahok (sapaan Basuki) mengatakan, dia langsung menyuruh Ika untuk melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti.

"Saya sudah bilang, saya sudah marah sejak Januari. Saya sudah bilang selidiki karena pikir ada yang enggak beres nih. Sampai ada yang berani mau halus-halus."

"Dia pikir saya demen duit. Saya sudah bilang, aku enggak demen duit. Aku demennya ribut," ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (30/6/2016).

Kemarin, Ahok menuding ada bagi-bagi uang sekitar Rp 200 miliar yang dilakukan anak buahnya terkait pembelian lahan untuk lokasi pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

Uang gratifikasi sebesar Rp 9,6 miliar diduga bagian dari uang Rp 200 miliar itu. Ahok menduga uang gratifikasi juga mengalir ke oknum lurah. Karena, berdasarkan informasi dari mantan sekretaris kelurahan, mantan Lurah Cengkareng Barat ketika itu membela Toeti.

"Mesti cek itu lurahnya terima duit enggak. Kalau terima harus dipidanakan," kata Ahok.

Toeti mengklaim sebagai pemilik lahan seluas 4,6 hektar dan selanjutnya dibeli oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

Kemudian, terungkap bahwa lahan yang dijualnya ternyata lahan milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta.

Ahok meyakini gratifikasi yang diberikan Toeti ada kaitannya dengan proses pembelian lahan yang kemudian menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Sumber: kompas.com

Sudah Dilaporkan Ke MKD, Begini Respon Bernada Galau dari Fadli Zon!

transparanjujur.blogspot.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap masalahnya sudah selesai. Hal itu terkait dugaan dirinya meminta fasilitas negara untuk putrinya di New York, Amerika Serikat. Fadli kembali menegaskan bahwa yang membuat surat itu bukanlah dirinya, melainkan inisiatif stafnya.

"Masalah ini kan sudah clear, sudah jelas. Saya tidak melanggar konstitusi apapun, tidak melanggar undang-undang, tata tertib, dan tidak pernah menulis surat. Yang jelas tidak ada satu pun pasal konstitusi atau undang-undang yang saya langgar," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).

Politikus Partai Gerindra tersebut justru meminta agar Indonesia Corruption Watch (ICW) fokus untuk membongkar kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Karena menurutnya, kasus yang diduga menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut merugikan negara.

"Saya sebenarnya berharap teman-teman LSM apalagi ICW kan corrupt watch. Jadi kawan-kawan ICW saya sarankan masalah Sumber Waras, reklamasi (Teluk Jakarta) ada ratusan miliar. Kalau ini enggak ada apa-apanya. Lebih baik concern," ujarnya.

Tapi Fadli enggan menyalahkan pihak yang mengadukan dirinya ke MKD. Karena, setiap orang berhak untuk menyampaikan aspirasi atau laporannya.

"Tentu ini hak. Nanti akan kita proses sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Politik dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz bersama perwakilan Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Indonesia Budget Center tiba-tiba mendatangi DPR.

Mereka melaporkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Anggota Komisi I DPR Rarcel Maryam ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas nama Masyarakat Anti Katebelece. Aduan mereka terkait Fadli dan Rachel yang meminta fasilitas untuk keluarganya ke luar negeri.

"Melaporkan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan sodara Fadli Zon dan Rachel Maryam tekait surat ke Kedubes, Kedubes Washington DC dan Perancis," ujar Donald di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).

Mereka menduga kedua Politikus Partai Gerindra itu melanggar kode etik DPR pasal 6 ayat 4. Antara lain terkait anggota DPR dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan golongan.

Bagaimana menurut Anda?


Sumber: merdeka.com

Mantap! Artis Yang Dulu Mendukung Salam 2 Jari Kembali Dukung Ahok! Share!

transparanjujur.blogspot.com - Keberhasilan para artis dan pekerja seni yang menyempatkan waktunya sebagai relawan Salam Dua Jari, yang pada akhirnya menghantarkan Ir. Joko Widodo menuju kursi Presiden di tahun 2014 silam, agaknya kini beralih kepada dukungan kepada pencalonan kembali Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Calon gubernur DKI Jakarta.

Dalam beragam akun sosial media sejumlah artis papan atas Indonesia, mulai ramai beragam gambar maupun status-status yang menunjukkan dukungan agar Ahok kembali mencalonan diri melalui jalur non-partai, atau independen.

"Saya sudah kasih Kartu Tanda Penduduk (KTP), semua (personil Slank). Semua anak Potlot, siap dukung satu juta orang," ujar Bimbim personil grup band slank.

Personel Grup Band Slank yakni Bimbim CS kembali memberikan dukungan kepada calon pemimpin daerah yang sudah tentu latar belakangnya adalah memberi dukungan kepada orang yang dianggap layak menjadi pemimpin terutama pelaksanaan Pilkada DKI tahun 2017 mendatang.

"Saya ngefans sama Ahok, justru revolusioner ya. Selama ini, kita kalau melihat dia marah-marah, malah syukur syukur syukur," ungkap Bimbim.

Bimbim CS menyatakan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI pada tahun 2017. Drummer Slank, Bimbim menyatakan kesiapannya untuk mendukung Ahok dari jalur independen.

"Kita selama satu jalan satu misi, siapa saja kita dukung, walaupun demikian, pada dasarnya ia siap mendukung siapa saja. Asalkan, kata Bimbim, sosok pemimpin tersebut memang mempunyai visi untuk memajukan Jakarta," tutup Bimbim.

Menurut pendapat pribadinya, Bimbim mengaku kagum dengan cara Ahok memimpin Jakarta. Bimbim juga tidak merasa keberatan dengan gaya pimpinan Ahok yang kerap tegas dalam mengatur Ibu Kota.

Selain Slank, aktris sinetron Nikita Mirzani dengan mantap menyatakan dukungannya kepada Ahok. Nikita mengatakan bahwa dirinya mendukung Ahok, bukan Dhani, karena ingin memberi kesempatan bagi Ahok untuk melanjutkan kerjanya membenahi Jakarta.

"Menurut gue pribadi, lebih kasih kesempatan ke Pak Ahok lagi. Daripada kita pindah gubernur, otomatis akan ganti semua struktur, malah jadi ancur-ancuran," tutur Nikita.

Biduanita Raisa pula menyatakan dukungan kepada Ahok, Raisa tidak gamblang menyebutkan alasannya memilih Ahok, sebagai musisi, dia tidak mau berbicara sesuatu hal yang di luar bidangnya meskipun mendukung mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Saya kurang mahir kalau buat berbicara politik, tetapi dukung (Ahok), Saya dukung Ahok, dukung-dukung," ungkap Raisa seraya mengacungkan 2 jarinya.

Raisa sempat mengundang Ahok untuk hadir dalam konsernya yang bertajuk "Raisa Live in Concert" di Istora Senayan, Jakarta Selatan, pada 24 Mei 2015 silam.

Vokalis band Nidji, Giring Ganesha pun sudah punya pilihan calon untuk pemilihan gubernur (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017 mendatang. Hal tersebut bisa dilihat di postingan Instagram miliknya.

Pelantun Hidup Yang Hebat itu meng-upload foto dirinya tengah menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk mendukung bakal calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melalui gerai Teman Ahok.

Vokalis Marcello Tahitoe alias Ello (33) juga sudah mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) miliknya untuk relawan Teman Ahok.

Ini adalah bentuk dukungannya kepada calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang maju pada Pilkada 2017 melalui jalur independen atau non-partai.

"Done! #temanahok #ktpgueudahbuatahok," tulis Ello dalam akun @marcello_tahitoe, Rabu (23/3/2016).

Aktris Sophia Latjuba sepertinya telah punya pilihan untuk pemilihan kepada daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017 mendatang. Hal itu bisa dilihat di postingan Instagram miliknya.

Kekasih Ariel NOAH ini baru-baru ini meng-upload foto momen penyerahan kartu tanda penduduk (KTP) dirinya untuk mendukung bakal calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melalui gerai Teman Ahok.

----------------

2 tahun lalu mereka mengantarkan Jokowi duduk di kursi Presiden RI. Kali ini mereka berikan dukungan ke Ahok, mengantar Ahok duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta!


Share jika berkenan, terima kasih.

Sumber : (pemilunews.com, edited by admin Indoheadlinenews.com)

Ahok Ulang Tahun, Bukannya Kasih Selamat, Eh Si Ratna Malah Ngomong Begini!

transparanjujur.blogspot.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hari Rabu (29/6/16), genap berusia 50 tahun.

Beragam ucapan selamat untuk Ahok pun banjir ke situs mircoblogging twitter, bahkan tak terkecuali dari lawan politiknya, Ratna Sarumpaet.

Aktivis perempuan sekaligus pegiat HAM dan seni itu berkicau supaya Ahok tobat di usia barunya.


�Di usia 50 TAHUNMU TOBATLAH Pa Ahok @basuki_btp Mngejar LANGIT dg KBOHONGAN BER-LAPIS2, kau hanya mempermalukan diri,� cuit Ratna, Rabu (29/6/16).

Ucapan Ratna tersebut membalas tweet Muhammad Guntur Romli, yang mendoakan agar sang gubernur diberi kekuatan untuk melawan koruptor.

"Semoga di ulang tahun ke-50 Pak @basuki_btp trus diberi kekuatan unt lawan garong garong duit rakyat #HBD50AHOK," tulisnya melalui akun @GunRomli.

Alhasil, berkat kicauan pedasnya itu, ibunda Atiqah Hasiholan itu pun kena 'semprot' netizen. Berikut ini kami kutip beberapa komentar netizen:

Zulfan Rooney Bolon: Mati ajalah si nenek lampir ni,,ne ja yg nampak  di beranda..

Vien Hari Rustanto: Lo yang harus tobat .mak lampir

Stevensim: Yg bertobat itu siapa kok main nyuruh nyuruh segala dia tu rajin semabahyang tau kgk lo kamu sendiri pernah kgk pergi sembahyang ente seharus nya bertobat net ud tua perbanyak ibadah jgn banyak memfitnah entar tambah banyak dosa kau

Tioris Nurbaini: Emang susah nenek 1 ini...blg Ahok utk tobat, sendirinya blm tobat

@rainknk: Panjang umur @basuki_btp .. kita harus tetap mendoakan ibu @RatnaSpaet .. semua akan diuji oleh waktu..

@qween_74624: @RatnaSpaet bertobatlah kau Sarumpaet.

?@uncle_samuel: @RatnaSpaet @basuki_btp @GunRomli semoga sarumpaet cuman sampe tahun ini aja #HBD50AHOK

@BobyIrva: @RatnaSpaet @basuki_btp semoga pak ahok selalu sehat dan selalu sabar hadapi cacian fitnah bu ratna paet amiin.

@TarzanKota11: @RatnaSpaet @basuki_btp @GunRomli wah HBD pak Ahok, trus semangat demi jakarta, biarin anjing mengonggong, babi merepet pak ahok ttp berjaya.

@kunminato10: @RatnaSpaet @basuki_btp tidak kebalik, otaknya rusak. Ngak bisa ngaca....

Juan Siahaan: Ratna kau yg maunya tobat...dasar nenek lampir.

Berdasarkan pantauan transparanjujur.blogspot.com, ratna sarumpaet sepertinya telah menghapus cuitannya tentang Ahok tersebut lantaran tak tahan dibully habisan-habisan oleh para pendukung Ahok.


Sumber: suaranetizen.com

Ini Video Iklan Partai Demokrat yang Berjudul "Katakan Tidak Pada Korupsi"! Share!

Gambar adalah cuplikan, video iklannya ada di bawah.
transparanjujur.blogspot.com - Pada pertengahan Desember 2008, Partai Demokrat mengeluarkan iklan untuk memperingati Hari Antikorupsi se-Dunia, iklan itu memiliki slogan "Katakan Tidak Pada Korupsi". Para Petinggi partai penguasa itu ikut ambil bagian sebagai bintang dalam video iklan berdurasi 30 detik tersebut yang sering muncul di televisi.

Di adegan pertama iklan, tertulis "gelengkan kepala dan katakan", lalu muncul gambar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dengan mengangkat tangan kanannya dan menunjukan lima jarinya sambil mengatakan "tidak". Sesudah itu, muncul gambar mantan Politisi Partai Demokrat Teresia Pardede (Tere) yang juga mengelengkan kepala dan melambaikan tangan kanan sambil mengatakan "tidak".

Pada bagian kedua, tertulis "abaikan rayuannya dan katakan", dan muncul gambar Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sambil mengangkat kedua tangannya yang jarinya terbuka dan menyilangkan tangannya di dada serta mengungkapkan "tidak". Pada bagian ketiga, tertulis "tutup telinga dan katakan", lalu muncul gambar Mantan Wakil Sekretaris Jenderal PD Angelina Sondakh sambil mengangkat tangan kanan yang mengepal dan membalikan jempol sambil berkata "tidak".

Lalu muncul gambar pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang memegang kertas bertuliskan "katakan tidak pada korupsi". Tertulis, "Partai Demokrat bersama SBY melawan korupsi tanpa pandang bulu".

Di bagian penutup, muncul sosok Andi Alfian Mallarangeng sambil tersenyum mengangkat kedua tangannya dan menyatukan di atas kepala sambil membentuk lambang partai yaitu, mercy.

Tiga aktor dalam iklan itu, Anas, Angie, dan Andi, malah terseret dalam kasus korupsi  penerimaan gratifikasi proyek pusat olahraga Hambalang.

Video iklan berdurasi 30 detik itu bisa Anda saksikan di sini:



Link video jika tidak muncul: https://www.youtube.com/watch?v=X48oOFvySHk

Silahkan dishare jika berkenan, terima kasih.


Sumber: umm.ac.id, youtube.com, transparanjujur.blogspot.com

Rabu, 29 Juni 2016

Dibilang Temannya Setan Conjuring, Ratna Ngamuk Bawa Nama Jokowi & Ahok!

transparanjujur.blogspot.com - Aktivis hak asasi manusia (HAM), Ratna Sarumpaet ngamuk gara-gara disebut valak (setan di film Conjuring) di Instagram, Rabu (29/6/2016). Ratna menuding haters yang menyebutnya valak adalah pecundang bodoh dan penjilat penguasa korup seperti Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pada awalnya, Ratna Sarumpaet mengunggah foto bersama anaknya, artis Atiqah Hasiholan di Instagram miliknya, @rsarumpaet. Foto tersebut diambil 8 tahun lalu, ketika Ratna Sarumpaet masih terlihat muda.

�FOTO 8 TAHUN SILAM. Persiapan Film �Jamila & Sang Presiden� Karya: @rsarumpaer. Diperankan: @atiqahhasiholan,� tulis Ratna Sarumpaet di keterangan foto.

Foto tersebut malah mendapat komentar negatif dari haters. Seorang netizen yang menggunakan akun @ripeldasimanjuntak menyebut dia pernah kagum kepada Ratna Sarumpaet. Tetapi, kekaguman itu sirna sejak Ratna Sarumpaet berteman dengan valak.

�Ibu @rsarumpaet maaf jika saya kecewa dgn ibu. Saya dulu sangat kagum dgn ibu yg memperjuangkan hak rakyat yg tertindas. Tp sayang semenjak ibu berteman dgn VALAK (org yg sok suci dgn penampilan tp verwujud iblis didalam) semua rasa kagum musnah. Lanjutkan ibu perjuanganmu menyalah yg benar dan membenarkan yg salah. #hidupAhokJokowi,� tulis @ripeldasimanjuntak.


Komentar @ripeldasimanjuntak langsung membuat Ratna Sarumpaet meradang. Ratna langsung membalas komentar @ripeldasimanjuntak dengan menyebutnya sebagai pecundang bodoh.

�Saya tidak perduli orang kagum atau tidak kagum sama saya @ripeldasimanjuntak Tugasku memperjuangkan kebenaran. Kalau kau sudah sedemikian kaya hingga matamu tidak mampu lagi melihat bangsa ini sedang jatuh miskin dan itu akibat ketidak mampuan Jokowi � itu urusanmu,� tulis Ratna Sarumpaet.

�Buat aku kamu cuma pecundang bodoh yg malas dan tidak kritis. Itu yg membuatmu lebih suka jadi penjilat penguasa korup kayak Ahok dan menutup mata atas kegagalan Jokowi,� tambah Ratna Sarumpaet.

Ratna Sarumpaet mengatakan, memperjuangkan hak-hak 400 kepala keluarga (KK) warga Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara yang digusur Pemrov DKI atas perintah Gubernur Ahok, jauh lebih penting ketimbang mengurusi haters seperti @ripeldasimanjuntak.

Menurut Ratna, warga Pasar Ikan Penjaringan digusur secara semena-mena. Penggusuran itu melanggar UU Agraria pasal 18 dan Perda tentang Relokasi.

�Sekarang (warga) hidup di atas puing sambil terus diejek Ahok. (Memperjuangkan mereka) jauh lebih penting dari kamu. Jauh lebih penting dari Ahok, bahkan dari Jokowi,� tandas Ratna Sarumpaet.Komentar @ripeldasimanjuntak langsung membuat Ratna Sarumpaet meradang. Ratna langsung membalas komentar @ripeldasimanjuntak dengan menyebutnya sebagai pecundang bodoh.

�Saya tidak perduli orang kagum atau tidak kagum sama saya @ripeldasimanjuntak Tugasku memperjuangkan kebenaran. Kalau kau sudah sedemikian kaya hingga matamu tidak mampu lagi melihat bangsa ini sedang jatuh miskin dan itu akibat ketidak mampuan Jokowi � itu urusanmu,� tulis Ratna Sarumpaet.

�Buat aku kamu cuma pecundang bodoh yg malas dan tidak kritis. Itu yg membuatmu lebih suka jadi penjilat penguasa korup kayak Ahok dan menutup mata atas kegagalan Jokowi,� tambah Ratna Sarumpaet.

Ratna Sarumpaet mengatakan, memperjuangkan hak-hak 400 kepala keluarga (KK) warga Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara yang digusur Pemrov DKI atas perintah Gubernur Ahok, jauh lebih penting ketimbang mengurusi haters seperti @ripeldasimanjuntak.

Menurut Ratna, warga Pasar Ikan Penjaringan digusur secara semena-mena. Penggusuran itu melanggar UU Agraria pasal 18 dan Perda tentang Relokasi.

�Sekarang (warga) hidup di atas puing sambil terus diejek Ahok. (Memperjuangkan mereka) jauh lebih penting dari kamu. Jauh lebih penting dari Ahok, bahkan dari Jokowi,� tandas Ratna Sarumpaet.


Sumber: (one/pojoksatu)

Inilah Kisah 8 Politisi Partai Demokrat Yang Terbelenggu Hukum Dijerat KPK!

 
transparanjujur.blogspot.com - Penangkapan anggota Komisi III DPR baru-baru ini, I Putu Sudiartana, mencoreng citra Partai Demokrat. Pria yang menjabat menjadi Wabendum Partai Demokrat masuk urutan kedelapan politisi Partai Demokrat yang dijerat oleh penyidik KPK.

Putu ditangkap KPK ketika sedang melakukan transaksi suap di Jakarta pada Selasa 28 Juni 2016 malam hari. Berdasarkan informasi yang didapat, Rabu (29/6/2016), ada juga 3 orang lain yang ditangkap. Salah satunya pihak swasta yang berperan sebagai penyuap.

Ruangan Putu telah disegel penyidik KPK. Pria asal Bali ini diketahui melaporkan kekayaannya senilai Rp 12,5 miliar. I Putu Sudiartana terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat untuk Dapil Bali. Putu saat ini menjabat sebagai Wabendum Partai Demokrat.

Penangkapan Putu menambah panjang deretan politisi Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi. KPK sebelumnya menjerat M Nazaruddin, Angelina Sondakh, Hartati Murdaya, Andi Mallarangeng, Jero Wacik, Anas Urbaningrum, dan Sutan Bhatoegana. Para politisi ini telah divonis pengadilan hingga tingkat kasasi maupun peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Mereka sekarang menjalani masa hukuman.

Berikut 8 politisi Partai Demokrat yang dijerat KPK:

1. I Putu Sudiartana

KPK menetapkan anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana (IPS) sebagai tersangka kasus suap. KPK menyita uang 40.000 dolar Singapura saat menggeledah kediaman Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat itu di Ulujami, Jakarta Selatan pada Selasa 28 Juni 2016 Malam.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya. Mereka adalah Kepala Dinas Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman Sumbar dengan inisial SPT dan seorang dan seorang pengusaha berinisial Y sebagai pemberi suap.

Sedangkan tersangka lainnya adalah NOV yang merupakan sekretaris Putu Sudiartana dan SUH, orang kepercayaan Putu, sebagai tersangka.

2. M Nazaruddin

Mantan Bendum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dihukum 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar. Harta Nazaruddin sekitar Rp 550 miliar juga turut disita untuk negara. Putusan ini merupakan sejarah yang dilakukan KPK dalam memiskinkan harta para koruptor.

Dalam catatan detikcom, Kamis (16/5/2016), jumlah rampasan itu menjadi rekor sejarah untuk kasus individu yang terseret kasus korupsi. Rekor sebelumnya dipegang oleh mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin, dengan nilai aset Rp 250 miliar yang disita untuk negara. Kasus Fuad Amin sekarang berpindah ke Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi.

Sedangkan aset yang gagal dirampas dan harus dikembalikan ke Nazar berupa lahan kelapa sawit, apartemen Rasuna, asuransi AXA, rekening Bank Mandiri, jam tangan dan rumah di Alam Sutera.

Saat ini Nazaruddin tengah menjalani pidana penjara untuk 7 tahun ke depan di kasus korupsi proyek Hambalang. Dengan adanya vonis kemarin sore yang diketok oleh ketua majelis hakim Ibnu Basuki Widodo, total hukuman Nazar adalah 13 tahun. Nazaruddin di kasus keduanya dinyatakan melakukan TPPU.

3. Angelina Sondakh


Mahkamah Agung (MA) 'menyunat' hukuman Angie yaitu dari 12 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Selain itu, harta yang disita juga berkurang dari Rp 12,5 miliar jadi Rp 2 miliar saja.

Di tingkat kasasi, mantan politikus Partai Demokrat ini dihukum 12 tahun penjara. Tetapi oleh majelis peninjauan kembali (PK) yang diketuai hakim agung Syarifuddin dengan anggota hakim agung Andi Samsan Nganro dan hakim ad hoc Syamsul Rakan Chaniago, lamanya vonis ini disunat menjadi 10 tahun penjara.

Terkait hasil korupsi yang disita juga berkurang. Di tingkat kasasi, harta mantan Putri Indonesia itu yang disita adalah uang sebesar Rp 12,5 miliar dan USD 2,35 juta. Tetapi di tingkat PK, yang disita berkurang menjadi Rp 2 miliar dan USD 1 juta.

Bila uang pengganti tidak dibayar, Angie harus menjalani pidana kurungan selama 1 tahun.

4. Hartati Murdaya

Hartati mulai ditahan di Rutan Pondok Bambu pada 12 September 2012 dan divonis 2 tahun 8 bulan pada 24 April 2013. Hartati juga diwajibkan membayar denda Rp 150 juta.

Hartati selaku bos PT Hardaya Inti Plantantion terbukti memberi suap Rp 3 miliar kepada Bupati Buol, Amran Batulipu, terkait pengurusan surat hak guna usaha dan izin usaha perkebunan kelapa sawit. Pemberian uang tersebut lewat perantara anak buah Hartati yang sempat menjadi politisi Demokrat itu.

Menkum HAM Amir Syamsuddin mengeluarkan pembebasan bersyarat bagi Hartati salah satunya karena alasan usia. "Pertimbangan usia, yang bersangkutan sudah 70 tahun dan dia membayar semua denda yang ditetapkan hakim. Hukuman juga sudah 2/3 dijalani," jelas Amir saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (30/8/2014).

5. Andi Mallarangeng

Mantan Menpora Andi Mallarangeng resmi menyandang status koruptor seiring permohonan kasasinya yang ditolak Mahkamah Agung (MA). Ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi pada kasus Hambalang.

"Menolak permohonan kasasi," kata salah satu hakim anggota kasasi Prof Dr Krisna Harahap kepada detikcom, Rabu (8/4/2015).

Perkara ini baru saja diketok oleh majelis hakim yang diketuai Zaharuddin Utama dengan anggota Krisna Harahap dan Surachmin. Dengan putusan ini, Andi Mallarangeng tetap harus menjalani hukuman selama 4 tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta. Andi dipidana berkaitan kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ia kini mendekam di Lapas Sukamiskin sejak Selasa 28 April 2015.

6. Anas Urbaningrum

Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan pencabutan hak politik kepada Anas. Selain itu ia juga dikenakan denda Rp 5 miliar, uang pengganti Rp 57,59 miliar dan USD 5,261 juta.

Majelis berpendapat, Anas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan tindak pidana pencucian uang.

Kemudian pencabutan hak politik dilakukan karena mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini ada latar belakang politik dalam melakukan korupsi. Anas sekarang ditahan di Lapas Sukamiskin, Bandung.

7. Jero Wacik

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik divonis 4 tahun penjara, denda Rp 150 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara dan membayar uang pengganti Rp 5,07 miliar.

Jero Wacik terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan dana operasional menteri, memeras anak buah dan menerima gratifikasi.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Pada KPK 9 tahun dengan uang pengganti Rp 18,790 miliar.

8. Sutan Bhatoegana

Selain menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, Mahkamah Agung (MA) ternyata juga merampas harta Sutan Bhatoegana. Sebelumnya, jaksa hanya menuntut Sutan selama 11 tahun penjara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom, Kamis (14/4/2016), majelis kasasi menaikkan hukuman Sutan dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara. Duduk sebagai ketua majelis hakim yaitu Artidjo Alkostar dengan anggota MS Lumme dan Prof Dr Abdul Latif. Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan permohonan jaksa KPK untuk mencabut hak-hak politik Sutan.

Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa KPK yang hanya menuntut Sutan selama 11 tahun penjara. Tidak hanya itu, majelis kasasi juga merampas barang yang disita untuk negara. Barang yang dirampas untuk negara yaitu mobil mewah, sejumlah uang yang dijadikan barang bukti dan rumah serta tanah di Medan, Sumatera Utara.


Baca Juga: Ini Video Iklan Partai Demokrat yang Berjudul "Katakan Tidak Pada Korupsi"! Share!

Sumber: detik.com

Bravo!! 2 Tahun Jokowi, Tujuh Ruas Tol Trans Jawa Ini Siap Dilewati. Arus Mudik Lancar dan Beres!

transparanjujur.blogspot.com - Musim mudik tinggal hitungan jam. Masyarakat dapat memanfaatkan dua ruas tol baru yang telah diresmikan yaitu

Tol Pejagan-Pemalang Seksi I dan II (Pejagan-Brebes Timur) sepanjang 20,20 kilometer,


dan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV (Mojokerto-Krian) sepanjang 18,47 kilometer.


Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) juga akan membuka sementara empat ruas jalan Tol Trans Jawa pada tiga hari menjelang atau H-3 Lebaran.

Ruas pertama yang dibuka adalah Mojokerto Barat-Mojokerto Utara sepanjang 5 kilometer yang juga merupakan bagian dari Tol Mojokerto-Kertosono.


Kedua, ruas Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer yang merupakan bagian dari Tol Semarang-Solo.

Kemudian ruas Solo-Sragen sepanjang 25 kilometer yang merupakan bagian dari Tol Solo-Ngawi.


Bahkan Jalur Alternatif Solo _ Sragen disiapkan bila macet


Selanjutnya, Tol Gempol-Pasuruan untuk ruas Bangil-Rembang sepanjang 7 kilometer.


Walaupun belum diresmikan dan beroperasi penuh, keempat ruas tol ini bisa dilintasi secara gratis oleh pemudik selama mudik dan balik Lebaran 2016.

Bagaimana kondisi empat ruas tol gratis tersebut?

Tim Merapah Trans Jawa Kompas.com menyusuri keempat ruas tol baru yang digratiskan tersebut selama sembilan hari, mulai Sabtu (25/6/2016).

Konstruksi Ruas Bawen-Salatiga baru mencapai 47,5 persen. Walau demikian, PT Trans Marga Jateng selaku pengelolanya membangun jalur alternatif berupa wet lean concrete (WLC) yang kemajuannya sudah mencapai 98 persen.

Berikutnya adalah ruas Solo-Sragen dengan progres pembangunan mencapai 99 persen dan siap difungsikan selama perpindahan temporer kaum urban ke kampung halaman masing-masing.

Sebagian besar jalur sudah dibeton, sebagian lainnya atau spot-spot sisa masih berupa lantai kerja (lean concrete)

Selanjutnya ruas Mojokerto Barat-Mojokerto Utara yang baru mencapai 70 persen dengan beberapa spot sudah dibeton (rigid), sebagian lainnya masih berupa lean concrete (lantai kerja).

Terakhir ruas Bangil-Rembang yang konstruksinya mencapai 93 persen. Betonisasi sudah hampir menyeluruh dari ruas tol ini.

Sebelumnya pada tahun kemarin Tol Cipali yang belum selesai 100%, tahun ini sudah mulus dan full fasilitas.



Selamat bermudik ria, dan hati-hatilah ketika berkendara.


Sumber: kompas.com via beritateratas.com

Finish! Perhitungan Manual KTP untuk Ahok Sudah Selesai, Hasilnya Seperti Ini!

transparanjujur.blogspot.com - Surat dukungan dan KTP yang diserahkan untuk pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Heru Budi Hartono dihitung manual. Hasil akhirnya, terdapat 1.000.624 KTP dukungan.

Penghitungan manual yang dilakukan di Sekretariat Teman Ahok di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/6/2016) mencapai angka 1 juta pada pukul 17.45 WIB. Jumlah surat dukungan yang terverifikasi secara manual ditampilkan di layar.

Begitu angka di layar menunjukkan 1 juta, salah satu koordinator menghentikan penghitungan. Seratus relawan dan para undangan yang hadir lalu kompak menyanyikan 'Selamat Ulang Tahun' untuk Ahok yang hari ini berulang tahun di usia yang ke-50.

Kemudian penghitungan manual dilanjutkan kembali hingga selesai. Hasil akhir yang ditampilkan di layar LCD adalah 1.000.264 surat dukungan dan KTP yang terverifikasi.

Teman Ahok kemudian melakukan konfirmasi secara random/acak kepada para pemilik KTP. Undangan yang hadir memilih surat dukungan, lalu menghubungi nomor telepon yang tertera untuk mengetahui apakah mereka memang memberikan KTP untuk Ahok-Heru.

"Apakah benar ibu menyerahkan KTP?" tanya salah satu undangan lewat telepon.

Sebanyak 10 pemberi surat dukungan bisa dihubungi. Kesepuluh orang tersebut pun membenarkan bahwa mereka memang memberikan dukungan untuk Ahok.


---------------------------------
Catatan kaki:
Area monas sudah boleh disapu, dipel. Panggil abang bakso, tukang siomay, sambil nikmatin hidangan kita persilahkan atlit nasional peloncat monas kita untuk mempertunjukkan kebolehannya :D

Sumber: detik.com

Ini Yang Terjadi Saat Putu Sudiartana Buka Bersama KPK Sehari Sebelum Ditangkap!

transparanjujur.blogspot.com - Politikus Partai Demokrat yang juga anggota Komisi III bidang hukum dan keamanan Dewan Perwakilan Rakyat I Putu Sudiartana tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa malam kemarin. Dalam catatan detikcom, Putu termasuk anggota Komisi III DPR pertama yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Tepat sehari sebelum terkena OTT oleh komisi antirasuah, Putu bersama pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI menghadiri acara buka bersama yang digelar KPK. Rombongan Komisi III DPR berturut-turut tiba di gedung KPK, jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Senin (27/6/2016) pukul 16.40 WIB.

Anggota Komisi III yang pertama kali hadir adalah Aziz Syamsuddin. Politisi Golkar ini datang sendiri sekitar jam 16.40 WIB dengan sedan pribadinya. Selang 20 menit kemudian, rombongan Komisi III datang menggunakan bus DPR RI.

Di dalamnya ada sekitar 15 orang yang ikut dalam rombongan termasuk Ketua Komisi III Bambang Soesatyo. Ada juga Putu Sudiartana. Rombongan lalu menuju ke lantai III gedung KPK, tempat digelarnya acara buka bersama.

Semua pimpinan KPK yakni Ketua Agus Rahardjo dan keempat wakilnya; Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif hadir dalam buka bersama anggota Komisi III DPR tersebut.

Pimpinan KPK dan Pimpinan Komisi III DPR duduk melingkari satu meja bundar. Meski dipisahkan oleh tempat duduk, namun suasana buka bersama anggota dan pimpinan Komisi III DPR bersama pimpinan KPK berlangsung dalam suasana cair dan penuh keakraban.

Anggota Komisi III bisa ikut nimbrung ke meja tempat pimpinan duduk. Dan begitu juga sebaliknya. "Suasana akrab dan cair penuh canda tawa," ungkap Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo ketika dihubungi detikcom, Rabu (29/6/2016).

Ketua KPK Agus Rahardjo dan Ketua Komisi III DPR bergantian memberi kata sambutan. Ketika sesi doa, sempat keluar celetukan dari salah anggota Komisi III agar doa dipimpin oleh Putu Sudiartana. Tentu celetukan ini tidak serius, melainkan hanya canda yang akhirnya memancing tawa peserta buka bersama.

Maklum di kalangan anggota Komisi III DPR, Putu adalah sosok politisi yang penuh canda dan humoris. "Pokoknya kalau nggak ada Putu nggak ramai. Putu adalah sahabat yang baik dan humoris," ujar Bambang.

Syahdan, buka bersama anggota dan pimpinan Komisi III DPR bersama KPK berakhir pada sekitar pukul 19.00 WIB menjelang salat Tarawih. Satu persatu anggota Komisi III DPR meninggalkan gedung KPK, termasuk Putu Sudiarta.

Tetapi sehari setelah buka bersama itu, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Putu Sudiarta. "Kami semua di komisi III sedih dan prihatin," ungkap Bambang.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari KPK soal kasus yang menjerat Putu. Ketua KPK Agus Rahardjo belum bersedia menjelaskan detail kasus yang menjerat Putu. Adapun Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menjanjikan akan menjelaskan secara detail proses penangkapan Putu pada Rabu sore nanti.


Sumber: detik.com

Bocor!! Inilah Data Kekayaan Politisi Demokrat Yang Tertangkap KPK! Share!



transparanjujur.blogspot.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana. Ruangan Sudiartana di DPR RI pun telah diberi garis KPK oleh tim satgas KPK.

Sudiartana sendiri ditangkap saat berada di Jakarta. Sementara itu, KPK juga ada menangkap beberapa orang lainnya di Padang dan Medan.

I Putu Sudiartana pernah mencatatkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) saat akan mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Gubernur Bali untuk periode 2013 - 2018, pada 1 Maret 2013 lalu.

Berdasakan data itu, total harta kekayaan politikus Demokrat itu yang pernah dilaporkan ke KPK adalah sebesar Rp 12.571.473.585 (Rp 12.5 Milyar lebih).

Masih berdasarkan LHKPN, dari jumlah tersebut diperoleh total harta tidak bergerak yang dimilikinya adalah sebesar Rp 11.775.860.000.

Sedangkan harta bergerak yang dimilikinya adalah senilai Rp 650.000.000.

Tercatat pula ia memiliki surat berharga sejumlah Rp 427.500.000.

Selain itu dia juga memiliki hutang dalam bentuk pinjaman uang sebesar Rp 215.000.000. Pun Hutang dalam bentuk Kartu Kredit sebesar Rp149.694.907. Sehingga total hutangnya tercatat sebesar Rp 364.694.807.

Dalam LHKPN tersebut juga disebutkan I Putu Sudiartana mempunyai Mobil merk Suzuki APV tahun pembuatan 2006 seharga Rp 125.000.000. Selain juga memiliki Mobil merek Toyota Vellfire, tahun pembuatan 2009 dengan nilai jual Rp 525.000.000.


Sumber: Tribunnews.com

Selasa, 28 Juni 2016

Ternyata Salah Satu Yang Ketangkep KPK Itu Anggota Komisi III Yang Dulu Mau Nangkep Ahok!

transparanjujur.blogspot.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Agus Rahardjo mengonfirmasi kabar penangkapan tersebut. Sayangnya saat ini, ia enggan mengungkap detail identitas yang ditangkap maupun dugaan tindak pidana yang dilakukan legislator itu.

"Betul, nanti tunggu konpers (konferensi pers, Red)," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu yang tertangkap adalah anggota Komisi III DPR. Dia diamankan bersama tiga orang lain di tiga lokasi berbeda, Selasa (28/6/2016).

Dalam operasi itu KPK dikabarkan mencokok lima orang di tiga tempat, yaitu Medan, Padang, dan Jakarta. Namun, hal ini juga belum terkonfirmasi.

Jubir Demokrat Membenarkan Anggota DPR I Putu Sudiartana Ditangkap KPK

Juru Bicara Partai Demokrat Rachlan Nasidik mengaku mendapat informasi ada anggota DPR dari Fraksi Demokrat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Informasi yang diterima Rachlan, anggota tersebut ditangkap di rumahnya, pada Selasa (28/6/2016) malam.

"Saya membenarkan semalam ada laporan, ada salah satu anggota dari Demokrat ditangkap di rumahnya," ungkap Rachlan dalam wawancara dengan Kompas TV, Rabu (29/6/2016).

Ketika dikonfirmasi apakah yang ditangkap adalah I Putu Sudiartana, ia membenarkan. "Betul," ujarnya.

Tapi, Rachlan mengaku belum mengetahui detail terkait kasus apa penangkapan tersebut. Pihaknya masih menunggu penjelasan resmi KPK.

Rabu Sore, 29 Juni 2016, KPK Akan Buka Semua Tentang OTT Terbaru Ini!

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo membenarkan menangkap tangan anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat.

"Betul, tunggu konpers," ungkap Agus saat dihubungi, Jakarta, Rabu (29/6/2016).


Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun, tim satgas KPK menangkap empat orang dalam OTT kemarin itu. Keempat orang tersebut sudah dimasukkan ke KPK dan kini sedang menjalani pemeriksaan intensif.

Wakil Ketua KPK La Ode Muhamad Syarif mengatakan pihaknya akan memberikan keterangan pers pada sore nanti.

"Tunggu sore aja detailnya," ujar La Ode saat dihubungi terpisah.

Adapun anggota DPR yang ditangkap tersebut adalah berasal dari Komisi III.

Kita tunggu saja pernyataan resmi KPK sore nanti.


Sumber: tempo.co, tribunnews.com, kompastv

Sindirian Pedas Ahok Ke Fadli Zon Yang Gak Tahu Malu Minta KJRI New York Melayani Putrinya!

transparanjujur.blogspot.com - Badan Musyawarah DPR berencana membentuk panitia khusus (pansus) tentang kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menanggapi hal tersebut dengan menyindir Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Setelah KPK menyatakan tidak ada kerugian negara dalam Kasus Sumber Waras, DPR berencana mempertemukan lembaga antirasuah itu dengan BPK yang melakukan audit investigatif terkait masalah tersebut. Karena kesimpulan KPK dan BPK berbeda.

"Hehehe," Ahok hanya terkekeh ketika dimintai tanggapan mengenai rencana Bamus DPR itu di Gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).

Ahok pun kemudian menjawab jawaban nyeleneh. Ahok mengatakan mengapa DPR tidak membuat Pansus soal perjalanan ke New York. Seperti diketahui, Fadli Zon saat ini sedang jadi sorotan setelah sebuah surat faksimil berisi permintaan fasilitas untuk putrinya beredar ke publik.

"Kenapa enggak bikin Pansus ke New York? Gitu bilang (ke DPR)," kata Ahok.

Surat faksimil yang beredar ialah soal permintaan fasilitas dari Fadli kepada Konsulat Jenderal RI (KJRI) di New York untuk putrinya yang tengah mengikuti kelas musim panas (summer course) di AS.

Tak hanya meminta penjemputan dari bandara ke penginapan untuk anaknya, Fadli juga ternyata sempat meminta pendampingan dari pihak KJRI selama sang putri ada di New York, tetapi tidak dikabulkan karena ada keterbatasan anggaran.

Ada keterangan yang berbeda dari Fadli terkait permasalahan ini. Fadli mengatakan meminta bantuan penjemputan bagi putrinya, Shafa Sabila, karena tiba di New York ketika dini hari. Tapi KJRI menyatakan anak Fadli tiba di Amerika Serikat pada siang hari waktu setempat.

"Yang bersangkutan (Putri Fadli Zon) mendarat di New York menggunakan penerbangan Emirates nomor penerbangan EK 201 pukul 14.15 siang (waktu New York) di Bandara JFK New York," ungkap Konsul Jenderal RI di New York Benny YP Siahaan melalui keterangan tertulis kepada detikcom, Selasa (28/6/16).


sumber: detik.com

Muak Lihat Kelakuan Menjijikkan Fadli Zon Ini Komentar Pedas Ruhut Sitompul!

transparanjujur.blogspot.com - KJRI New York membenarkan sudah menerima surat Sekjen DPR yang meminta fasilitas bagi putri Wakil Ketua DPR Fadli Zon selama di New York. Tapi pihak KJRI menolak memfasilitasi karena keterbatasan anggaran.

Anggota komisi III DPR Ruhut Sitompul mengapresiasi pihak KJRI yang tidak memberikan pendampingan bagi anak Fadli Zon itu. Menurut Ruhut, tidak selayaknya Fadli meminta fasilitasi keluarga kepada KJRI.

"Saya rasa yang menolak harus dikasih reward, karena apapun dia menjalankan tugas dengan kemandirian. Sudah tepat," ujar Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Ruhut mengatakan, setiap anggota DPR adalah pejabat negara yang sama dengan pimpinan DPR. Tapi tidak serta merta bisa meminta fasilitasi kepada KJRI atau KBRI di luar negeri, baik langsung atau melalui staf.

"(Permintaan fasilitasi) Itu tidak wajar. Sangat memalukan dan menjijikan," kritik jubir Partai Demokrat itu.

Ruhut bercerita dirinya tidak pernah meminta fasilitas kepada KJRI atau KBRI jika hendak ke luar negeri. Walau dia punya kerabat di antaranya Dubes RI di Perancis Hotmangaradja Pandjaitan.

"Kita masih mengerti, apalagi sekarang anggaran sulit. Jadi jangan merepotkan, mereka juga punya tugas di sana," ungkap Ruhut.

Sebelumnya, Fadli Zon membantah mengirimkan surat kepada KJRI New York yang meminta fasilitasi atas anaknya yang sedang mengikuti kegiatan Stagedoor Manor Camp.

Fadli mengatakan dia hanya melapor kepada stafnya yang mungkin ditindaklanjuti dengan surat ke KJRI. Fadli sudah meminta maaf dan siap mengganti biaya yang dikeluarkan KJRI.


sumber: detik.com

Ini Sosok Anak Presiden, Tidak Pernah Ngaku Sebagai Anak Pejabat Apalagi 'Ngrepotin' KBRI!

transparanjujur.blogspot.com - Anak Presiden Jokowi memang beda. Yang satu lebih suka menjadi 'pangeran' martabak daripada pangeran proyek. Yang cewek, kalem dan jauh dari riuhnya dugem. Paling bontot juga gak jauh beda. Selama menghabiskan waktu kuliah di Singapura, Kaesang tidak ada 'ngrepotin' KBRI dengan embel-embel 'anak pejabat'. Malahan tidak ada yang tahu kalau Kaesang ini anak orang nomor satu di Indonesia.

Mari kita simak, ketika kehadiran Presiden Joko Widodo dalam acara wisuda Anglo-Chinese School International Jumat (21/11) malam, memicu kehebohan. Sebagian dari 600 wali murid dan 146 peserta wisuda tidak tahu bahwa pemimpin Indonesia itu menyekolahkan anaknya di lembaga swasta tersebut. Sang anak bungsu, Kaesang Pangarep (19 tahun) baru saja menuntaskan pendidikan menengah berformat asrama di Negeri Singa.

Jokowi dan Ibu Negara Iriana Widodo yang cuma ditemani tujuh paspampres, ditemani Kepala Sekolah ACSI Rob Burrough berkeliling area sekolah sampai ke lokasi auditorium tempat wisuda. Ketika Kaesang dipanggil ke panggung menerima sertifikat kelulusan, teman-teman satu sekolah berteriak riuh, seperti dilansir the Strait Times.

Salah satu guru mengaku Kaesang tidak pernah bercerita latar belakang keluarganya. Seperti pelajar ACSI lainnya, dia naik kendaraan umum karena letak asrama terpisah dari sekolah.

"Tidak ada yang tahu statusnya. Dia naik bus seperti murid lainnya," kata sang guru fisika Ho Wee Kwong.

Dicatat ya, naik bus. Bukan antar-jemput KBRI ya. Sekalipun belum pernah.

Sejak enam tahun lalu, pas ditanya tentang keluarganya di Indonesia, Kaesang pun tidak pernah bercerita bapaknya menjabat sebagai wali kota atau gubernur. "Dia cuma mengenalkan diri dan bercerita bapaknya pengusaha," ungkap guru lainnya.

Setelah seremoni wisuda selesai, Jokowi bersedia menemui para murid ACSI. Teman sekelas Kaesang memberanikan diri mengajak RI-1 foto selfie.


Silahkan dishare jika berkenan, terima kasih.

Sumber: (Beritateratas.com)

Akhirnya Fadli Zon Minta Maaf, Tapi Abis Itu Dia Malah Marah Besar Ke KBRI!

transparanjujur.blogspot.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyampaikan permintaan maaf jika ada kesalahan soal kunjungan putrinya, Shafa Sabila Fadli, ke Amerika Serikat.
 

Fadli akan menganti biaya yang dikeluarkan Konsulat Jenderal RI di New York dalam mengantar putrinya.

Fadli mengaku tidak pernah meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk membuat surat permohonan penyediaan fasilitas dan pendampingan terkait kegiatan putrinya selama di New York.

Politisi Partai Gerindra itu mengklaim hanya meminta staf sekretariat untuk menyampaikan pemberitahuan kepada KJRI New York tentang kegiatan Shafa di New York dalam Stagedoor Manor Camp 2016 dari 12 Juni-12 Juli 2016.

Maksud pemberitahuan kepada KJRI New York, kata Fadli, adalah untuk memenuhi imbauan Kementerian Luar Negeri agar WNI melakukan lapor diri jika berada di luar negeri.

"Anak saya perempuan berusia 18 tahun melakukan perjalanan ke New York seorang diri. Ini adalah keempat kalinya ia ikut sejak 2013. Sudah sepantasnya setiap warga negara Indonesia perlu melaporkan diri di kantor perwakilan pemerintah setempat atas nama keamanan dan lain-lain," ujar Fadli dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (28/6/2016).

"Jikapun ada yang keliru dengan maksud saya, melalui rilis ini, saya meminta maaf," ungkap Fadli.

Fadli mengaku akan segera mengirimkan uang pengganti transportasi dari bandara ke rumah seorang WNI kepada pihak KJRI New York. Uang tersebut akan diberikan melalui Kementerian Luar Negeri di Jakarta.

Biaya tersebut ialah pengganti bensin selama 30-40 menit. Fadli memperkirakan, dana KJRI yang terpakai untuk bensin sekitar 100 dollar AS (Rp 1.340.000).

Namun setelah pers release, Fadli Zon langsung mencak-mencak. Fadli menyayangkan, penyebarluasan surat faksimili yang memuat nomor handphone putrinya. Akibat itu, anaknya resah menerima ratusan pesan singkat atau SMS.

"Jadi nomor handphone anak saya disebar luaskan tanpa ada izin. Saya berharap pihak KJRI atau KBRI Washington yang menyebarluaskan surat tersebut bisa menjelaskan. Saya ingin memastikan bahwa penyebarluasan ini bukan dalam rangka diskriminasi karena saya termasuk politisi yang berada di luar pemerintahan," jelas dia.

Untuk hal ini, dirinya juga akan meminta penjelasan kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi atas kasus anaknya ini. "Saya sudah telepon, tapi belum diangkat, nanti akan saya hubungi lagi," ungkap dia.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, mengatakan bahwa tugas Kedutaan Besar RI dan Konsulat Jenderal RI di setiap negara adalah melayani warga Indonesia. Sebab itu dia heran, jika putrinya Shafa Sabila, meminta bantuan di Amerika Serikat malah dipermasalahkan.

"Kalau KBRI-KJRI tidak melayani orang Indonesia, layani siapa di sana? Sebagai pembayar pajak, mereka itu (KBRI-KJRI) digaji oleh rakyat. Orang TKI saja harus dilayani," kata Fadli di DPR, Jakarta, Selasa 28 Juni 2016.

Meski demikian, dia membantah dalam kasus putrinya yang mengikuti Stagedoor Manor 2016 di Amerika Serikat pada tanggal 12 Juni 2016 sampai 12 Juli 2016, telah meminta fasilitas negara.

"Dalam hal ini saya tidak (meminta fasilitas negara). Harusnya mereka membantu WNI apalagi dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan dukungan, seperti kasus anak saya. Tapi tidak meminta fasilitas apa pun," ujar dia.


Diketahui, beredar salinan faksimili untuk penjemputan dan pendampingan Shafa Sabila, putri dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon, selama mengikuti Stagedoor Manor 2016 di Amerika Serikat pada tanggal 12 Juni 2016 sampai 12 Juli 2016 mendatang.

Surat tersebut tertanggal 10 Juni 2016 tersebut ditujukan kepada Duta Besar RI untuk Amerika Serikat di Washington DC, Konsul Jenderal RI di New York.

Atas beredarnya surat tersebut, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York, Amerika Serikat, membenarkan telah menerima surat faksimili terkait permintaan fasilitas terhadap putri dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon.

Tapi KJRI hanya menyanggupi untuk menjemput karena keterbatasan anggaran. Permintaan pendampingan tidak bisa dipenuhi lantaran jarak lokasi tujuan yang bersangkutan hingga 200 Kilometer dari Kota New York.

KBRI atau KJRI juga rasanya tidak etis menyebarkan nomor HP anak Fadli Zon. Tapi bila Fadli Zon tidak mengakui meminta fasilitas secara resmi dari KBRI artinya salinan faksimile itu yang bikin Staffnya tanpa konfirmasi. Jadi Staff nya yang salah, bukan Fadli Zon. Kalau begitu, KBRI dan atau KJRI juga tidak salah, yang salah adalah staff KJRI dan KBRI yang menyebarluaskan surat ini. Impas kan? Bagaimana Menurut Anda?


Sumber: viva.co.id

Senin, 27 Juni 2016

Fadli Zon Bohong Lagi! Bilang Putrinya Tiba di AS Jam 2 Pagi, Padahal Jam 2 Siang!

transparanjujur.blogspot.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon terbukti telah meminta fasilitas kepada Konsulat Jenderal RI (KJRI) di New York untuk putrinya yang sedang mengikuti kelas musim panas (summer course).

Fadli mengatakan, dia meminta putrinya dijemput oleh pihak KJRI New York karena ketika mendarat di New York waktu menunjukkan pukul 02.00 dini hari, akan tetapi fakta berbeda ternyata diungkap oleh pihak KJRI New York.

"Yang bersangkutan (Putri Fadli Zon), mendarat di New York menggunakan penerbangan Emirates nomor penerbangan EK 201 pukul 14.15 siang (waktu New York) di Bandara JFK New York," ungkap Konsul Jenderal RI di New York Benny YP Siahaan melalui keterangan tertulis kepada detikcom, Selasa (28/6/2016).

Tidak cuma itu, pihak KJRI New York juga menginformasikan bahwa permintaan Fadli Zon tidak hanya penjemputan dari Bandara ke penginapan melainkan juga pendampingan selama sang putri ada di New York.

Tetapi karena alasan keterbatasan anggaran, pihak KJRI tidak bisa mengabulkan permintaan wakil ketua umum partai Gerindra tersebut.

"KJRI New York telah membalas surat termaksud kepada Sekretariat DPR pada tanggal 10 Juni 2016 yang menginformasikan bahwa KJRI New York hanya dapat membantu penjemputan di Bandara dan transportasi dari bandara ke hotel di kota New York," ungkap dia.

"Karena keterbatasan anggaran KJRI New York tidak dapat memfasilitasi pendampingan selama 12 Juni-12 Juli karena jarak tujuan yang sekitar 200 km dari kota New York," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, putri Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Shafa Sabila mendapat bantuan penjemputan dari KJRI New York ketika berkunjung ke Amerika Serikat. Fadli menyebut itu karena putrinya tiba di New York saat dini hari.

"Tidak ada pendampingan (saat di New York), tapi dibantu dijemput karena sampai di sana jam 02.00 pagi. Perempuan usia 18 tahun. Lalu diantar ke rumah orang Indonesia di sana," ujar Fadli ketika dikonfirmasi, Senin (27/6/2016).

Anak Fadli berada di New York selama 1 bulan pada 12 Juni-12 Juli 2016 untuk mengikuti kursus teater. Dia menyebut tidak ada bantuan lain dari KJRI di sana.

"Selebihnya sewa mobil," ujarnya.


Jadi kalau KJRI sebut putri Fadli ZOn sampai siang haru dan dibantah oleh Fadli Zon bahwa putrinya datang dini hari, maka yang benar adalah 'mbah google', silahkan search dan anda akan mendapatkan seperti ini:




Silahkan dibagikan jika berkenan, terima kasih

Baca juga lanjutannya: Akhirnya Fadli Zon Minta Maaf, Tapi Abis Itu Dia Malah Marah Besar Ke KBRI!

sumber: detik.com, beritateratas.com

Memalukan! Ternyata Begini Kebohongan Fadli Zon Soal Fasilitas Putrinya! Share!

Putri Fadli Zon, Shafa Sabila Fadli
transparanjujur.blogspot.com - Pihak Konsulat Jenderal RI (KJRI) New York mengatakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memang meminta mereka untuk menjemput putrinya Shafa Sabila di bandara setempat.

Fadli ternyata juga meminta pendampingan selama putrinya berada di sana dalam rangka mengikuti summer camp Stage Manor selama satu bulan.

Tetapi, pihak KJRI tidak bisa memenuhi permintaan Fadli sepenuhnya. KJRI New York hanya bisa menjemput putri Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu ketika mendarat di bandara John F Kennedy.

"KJRI New York telah membalas surat termaksud kepada Sekretariat DPR pada tanggal 10 Juni 2016 yang menginformasikan bahwa KJRI New York hanya dapat membantu penjemputan di Bandara dan transportasi dari bandara ke hotel di kota New York," ungkap Konsul Jenderal RI di New York Bambang YP Siahaan melslui keterangan tertulis kepada detikcom, Senin (27/6/2016).

"Karena keterbatasan anggaran KJRI New York tidak dapat memfasilitasi pendampingan selama 12 Juni-12 Juli karena jarak tujuan yang sekitar 200 km dari kota New York," imbuhnya.




Sebelumnya, Fadli mengungkapkan, putrinya memang mendapat bantuan dari pihak KJRI New York.

Tapi Fadli menyebut, fasilitas tersebut hanya berupa penjemputan saat putrinya mendarat di New York.

Dikatakan Fadli penjemputan itu hanya sekedar pemberian bantuan semata karena sang putri tiba di negeri Paman Sam ketika dini hari, tepatnya pukul 02.00 waktu setempat.

Sebelumnya Fadli zon mengelak dan tidak mau mengakui telah meminta KJRI New York Untuk Mendampingi dan memfasilitasi putrinya selama berada di New York.

Fadli Zon mengaku belum pernah melihat surat yang sudah beredar luas tersebut. Tetapi, ia membenarkan putrinya ke New York untuk kursus teater selama musim panas.

"Waktu itu memang pernah lapor karena perjalanan sendirian ke New York untuk Stagedoor Camp," kata Fadli ketika dikonfirmasi, Senin (27/6/2016).

Fadli mengaku tidak pernah meminta ke Kesekjenan DPR untuk bersurat agar putrinya difasilitasi. Dia hanya memberi tahu ke staf bahwa putrinya ke New York.

"Tidak ada (permintaan), hanya pemberitahuan lisan ke staf," ujarnya.

Bagi Yang penasaran seperti apa gaya putri yang mulia Bapak Fadli Zon, bisa lihat langsung akun Fb di link berikut ini >>>> https://www.facebook.com/shafadli

Politikus Yang setiap hari kerjanya memfitnah presiden jokowi sebagai antek asing ternyata menyerahkan pendidikan putrinya kepada orang asing Amerika.

Silahkan dishare jika berkenan, terima kasih


Baca Juga Lanjutannya: Fadli Zon Bohong Lagi! Bilang Putrinya Tiba di AS Jam 2 Pagi, Padahal Jam 2 Siang!

sumber: detik.com

Fadli Zon Ungkap Alasan Dirinya Minta Fasilitas Ke KJRI New York Untuk Putrinya di New York!

transparanjujur.blogspot.com - Putri Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Shafa Sabila mendapat bantuan penjemputan dari KJRI New York saat berkunjung ke Amerika Serikat. Fadli menjelaskan itu karena putrinya tiba di New York ketika dini hari.

"Tidak ada pendampingan (saat di New York), tapi dibantu dijemput karena sampai di sana jam 02.00 pagi. Perempuan usia 18 tahun. Lalu diantar ke rumah orang Indonesia di sana," ungkap Fadli ketika dikonfirmasi, Senin (27/6/2016).

Anak Fadli berada di New York selama 1 bulan pada 12 Juni - 12 Juli 2016 untuk mengikuti kursus teater. Fadli menyebut tidak ada bantuan lain dari KJRI di sana.

"Selebihnya sewa mobil," ungkapnya.

Sebelumnya, salinan faksimili surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan untuk putri Wakil Ketua DPR Fadli Zon beredar. Surat tersebut berkop Sekjen DPR.

Surat bernomor 27/KSAP/DPR RI/VI/ 2016 itu dikirimkan pada tanggal 10 Juni 2016. Dalam isinya, Sekjen DPR RI meminta bantuan KBRI Washington DC lewat KJRI New York untuk memfasilitasi kunjungan putri Fadli Zon yang bernama Shafa Sabila Fadli.

"Dengan hormat kami sampaikan bahwa puteri Wakil Ketua DPR RI Bapak Fadli Zon yaitu a.n. Shafa Sabila Fadli akan melakukan perjalanan ke New York, Amerika Serikat untuk mengikuti Stagedoor Manor 2016 pada tanggal 12 Juni s.d. 12 Juli 2016," demikian tertulis pada surat tersebut.

Tercantum pula rute penerbangan Shafa di surat tersebut. Kesekjenan DPR pun meminta bantuan dari KBRI.

"Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan dari KBRI Washington melalui KJRI New York untuk penjemputan dan pendampingan kepada puteri tersebut selama berada di New York Amerika Serikat," demikian tertulis di surat tersebut.


Fadli mengaku dirinya tidak pernah meminta ke Kesekjenan DPR untuk bersurat agar putrinya difasilitasi. Dia hanya memberi tahu ke staf bahwa putrinya ke New York.

"Tidak ada (permintaan), hanya pemberitahuan lisan ke staf," ujarnya.


Baca Lanjutannya: Memalukan! Ternyata Begini Kebohongan Fadli Zon Soal Fasilitas Putrinya! Share!

sumber: detik.com

Ini Isi Surat Fadli Zon Tertangkap Basah Minta Fasilitas untuk Putrinya di New York!

transparanjujur.blogspot.com - Salinan faksimili surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan untuk putri Wakil Ketua DPR Fadli Zon beredar. Surat tersebut berkop Sekjen DPR.



Surat bernomor 27/KSAP/DPR RI/VI/ 2016 itu dikirimkan pada tanggal 10 Juni 2016. Dalam isinya, Sekjen DPR RI meminta bantuan KBRI Washington DC lewat KJRI New York untuk memfasilitasi kunjungan putri Fadli Zon yang bernama Shafa Sabila Fadli.

"Dengan hormat kami sampaikan bahwa puteri Wakil Ketua DPR RI Bapak Fadli Zon yaitu a.n. Shafa Sabila Fadli akan melakukan perjalanan ke New York, Amerika Serikat untuk mengikuti Stagedoor Manor 2016 pada tanggal 12 Juni s.d. 12 Juli 2016," demikian tertulis pada surat tersebut.

Tercantum pula rute penerbangan Shafa di surat tersebut. Kesekjenan DPR pun meminta bantuan dari KBRI.

"Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan dari KBRI Washington melalui KJRI New York untuk penjemputan dan pendampingan kepada puteri tersebut selama berada di New York Amerika Serikat," demikian tertulis di surat tersebut.

Fadli Zon mengaku jika dirinya belum pernah melihat surat tersebut. Tetapi, ia membenarkan putrinya ke New York untuk kursus teater selama musim panas.

"Waktu itu memang pernah lapor karena perjalanan sendirian ke New York untuk Stagedoor Camp," ungkap Fadli ketika dikonfirmasi, Senin (27/6/2016).

Fadli mengaku dirinya tidak pernah meminta ke Kesekjenan DPR untuk bersurat agar putrinya difasilitasi. Dia hanya memberi tahu ke staf bahwa putrinya ke New York.

"Tidak ada (permintaan), hanya pemberitahuan lisan ke staf," ujarnya.


Baca Lanjutannya: Fadli Zon Ungkap Alasan Dirinya Minta Fasilitas Ke KJRI New York Untuk Putrinya di New York!

sumber: detik.com

Ceritanya Ratna Mau Bebasin Pelaku Demo Tolak Ahok Dengan Alasan Lucu Ini! Sayangnya Gagal!

Senin (26/6/2016), aktivis perempuan Ratna Sarumpaet beserta sejumlah pengacara dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendatangi Mapolres Jakarta Utara untuk melakukan audensi agar dua orang pemukul polisi saat aksi penolakan Basuko Tjahaja Purnama atau Ahok datang ke RPTRA Penjaringan, dibebaskan.
transparanjujur.blogspot.com - Ratna Sarumpaet dengan sejumlah pengacara dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) tidak berhasil mengeluarkan dua pemukul polisi yang ikut aksi tolak Ahok di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (23/6/2016) lalu.

Hasil itu didapati Ratna dan para advokat tersebut setelah pertemuan 2 jam dengan Kapolres Jakarta Utara Kombes Daniel Boly Tifaona di Mapolres Jakarta Utara, Senin (27/6/2016).

Ratna mengatakan, dalam pertemuan itu, Kapolres Jakut akan tetap menahan dua pelaku tersebut. Ratna menyebut Kapolres memiliki bukti kuat untuk menahan kedua pelaku yang diketahui masih duduk di bangku SMU itu.

"Beliau (Kapolres Jakut) tetap mengatakan akan ditahan karena sejumlah alasan kuat. Artinya anak ini memang dianggap melanggar hukum."

"Tapi aku kan tugasnya membujuk saja, kan mengingat ini mau Lebaran. Tapi kalau bicara soal hukum, dipercayakan saja sama Kapolres," ujar Ratna di Mapolres Jakarta Utara, Senin (27/6/2016).

Meski tidak mendapat hasil mediasi, Ratna menyampaikan, bersama dengan sejumlah pengacara, dia akan berusaha agar kedua pelaku yang masih di bawah umur itu agar dibebaskan.

"Enggak ada hasil. Polisi sih yakin kalau mereka melakukan pemukulan. Tapi kata lawyer-nya masih ada proses pra-peradilan," ungkap Ratna.

Kedua pelaku ditangkap pada Jumat (24/6/2016) di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Masing-masing berinisial M dan IR.

Mereka ditangkap karena dianggap telah melakukan pemukulan ketika aksi yang berlangsung anarkistis saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meresmikan RPTRA di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis pekan lalu. Akibat kejadian itu warga dan personel kepolisian luka-luka dan sejumlah mobil rusak.

Waduh.... bila semua pelaku pelanggaran hukum bisa bebas hanya gara-gara mau lebaran, luar biasa ya? Mungkin sebagai umat manusia, kita semua yang melakukan kesalahan akan bermaaf-maafan di hari lebaran dan dosa kita Nol, semua impas. Tapi Polisi, mana kenal Lebaran. Salah yah tetap salah. Mana bisa campur aduk dengan hari lebaran. Menurut Anda?


Sumber: kompas.com via BeritaTeratas.com

Ahok Bongkar Konspirasi Penjualan Tanah. Notaris dan PPAT se-DKI jakarta Meradang, Melawan Ahok!!

transparanjujur.blogspot.com - Gubernur DKI Jakarta Ahok menyampaikan status lahan Rusun Cengkareng yang dibeli Dinas Perumahan DKI adalah lahan milik Pemprov DKI sendiri.

Ahok mengatakan ini merupakan perbuatan mafia tanah yang ada di internal Pemprov DKI sendiri.

"Ada penghilangan, ada surat yang menyatakan bahwa (lahan) itu sewa bukan punya DKI. Itu aslinya ternyata punya DKI," ungkap Ahok (sapaan Basuki) di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (27/6/2016).

Ahok mengatakan lurah yang menyebut bahwa tanah tersebut bukan milik DKI. Dia pun curiga ada oknum lurah yang mendapat aliran dana dalam pembelian lahan Rusun Cengkareng ini.

"Makanya saya minta mesti telusuri duitnya kemana saja atau apakah oknum lurah juga terima duit," ungkap Ahok.

Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015. Lahan untuk rumah susun itu dibeli dengan harga Rp 600 miliar.

Awalnya, Ahok menaruh curiga dengan mahalnya jasa notaris dalam transaksi itu. Sebab, jasa notaris dalam transaksi pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat mencapai Rp 4-5 miliar.

"Mana ada orang bodoh sih mau bayar notaris Rp 4-5 miliar. Misalnya beli tanah Rp 600 miliar, kamu bayar notarisnya Rp 6 miliar, gila enggak? Rp 10 juta juga banyak yang mau urus tanah sekeping doang," ungkap Ahok.

Menurut Ahok, peraturan perundang-undangan memang menyatakan jasa notaris maksimal bisa satu persen dari nilai transaksi. Tapi, ia menyebut pada praktik di lapangan, jasa notaris biasanya hanya berkisar Rp 10 jutaan.

Karena itu, ia berharap agar BPK segera menindaklanjuti permintaannya itu.

"Nah kami minta bantuan BPK untuk periksa karena dari dulu DKI beli tanah selalu pakai maksimum satu persen. Apalagi kami curiga ada tanah kami yang dibeli sendiri dengan palsukan dokumen," ujar Ahok.

Buntut dari pernyataan Ahok tentang notaris ini, Para notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DKI Jakarta memprotes perkataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka menilai Ahok telah merendahkan harkat dan martabat notaris dan PPAT sebagai pejabat publik yang dilindungi undang-undang.

Maka, para Notaris dan PPAT DKI mengingatkan, bila Ahok masih terus merendahkan harkat dan martabat serta mendiskriminasikan profesi Notaris dan PPAT maka mereka tidak segan untuk melawan.

"Kami keberatan dengan apa yang Ahok bicarakan baik di Youtube maupun media lain tentang profesi kami, notaris maupun PPAT. Terutama mengenai soal honorarium," ujar seorang notaris dalam video yang diunggah melalui akun Facebook MK : Berani.

Dia mengatakan bahwa honorarium bagi notaris atau PPAT yang berkecimpung di Pemprov DKI itu sudah ditentukan. Oleh karena itu, tidak ada notaris memalak Pemprov.

"Perkataan-perkataan Ahok yang meresahkan dan membuat kita terdiskriminasi bahwa kami ini seakan-akan brengsek," lanjut dia.

Dia menilai Ahok tidak mencerminkan seorang pemimpin yang baik dan menjadi panutan masyarakat.

"Itu yang kami minta klarifikasi dari beliau semoga apa yang diucapkan itu ditarik kembali. Jabatan kami jabatan terhormat, jabatan umum, yang tidak diberikan gaji oleh negara selayaknya kami diberikan tempat yang layak sesuai dengan profesi, harkat, dan martabat kami," ujarnya.


Sumber: (Viva.co.id/kompas.com)

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India