00.53
EDUCATION
Ruki yang pensiun dari KPK menjadi Ketua Mahkamah PPP sekarang ini masuk bursa cagub DKI partai berlambang Kabah itu.
"Tidak ada hubungannya (dengan dinamika Pilgub DKI). Persoalan ini terjadi jauh sebelum itu. Ruki hanya menyampaikan apa yang diketahui beliau saat jadi pimpinan KPK," ujar Romy di Jakarta, Jumat (24/6/2016) malam.
Angota Komisi III DPR ini menilai, Ruki memiliki niat baik untuk meluruskan fakta yang ada terkait pembelian lahan RS Sumber Waras oleh pemerintah provinsi DKI. Dia menyarankan pernyataan Ruki itu untuk disikapi serius.
Pimpinan KPK sekarang ini, pimpinan KPK periode lalu, serta pemerintah provinsi DKI harus duduk bersama untuk membahas masalah ini.
"Ini kan karena semua punya dasar hukum masing-masing, harus ditentukan mana yang akan diapakai?" ujar Romy.
Taufiequrachman Ruki sebelumnya buka suara soal kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. Ruki mengatakan, audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan berawal ketika laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda DKI tahun 2014 terbit.
"Ada temuan nomor 30 saya ingat karena saya teliti betul kesimpulan temuan itu antara lain mengatakan bahwa pembelian Rumah Sakit Sumber Waras telah mengakibatkan Pemda DKI sebesar Rp 191 Miliar," ujar Ruki di Masjid Baiturahman, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/6/2016) malam.
Ruki mempelajari laporan hasil pemeriksaan tersebut dari perspektif auditor. Ia pun melihat adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut.
Ia pun memerintahkan penyelidik KPK untuk melakukan penyelidikan. Ruki juga meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi untuk menjelaskan apakah ada fraud atau kecurangan yang menimbulkan kerugian negara.
KPK Merespon Ruki, Tidak Ada Indikasi Korupsi Sumber Waras
KPK meyakini tidak ada indikasi korupsi dalam pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Walau BPK menetapkan adanya kerugian negara, KPK tetap konsisten bahwa tidak ada pelanggaran pidana dalam kasus tersebut.
Hal itu diutarakan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, ketika dikonfirmasi terkait pernyataan mantan pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, mengenai kasus Sumber Waras.
Ruki menyampaikan bahwa ia meyakini adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut.
"Ya, bisa jadi kerugian negara ada, itu sebabnya BPK minta DKI kembalikan kerugian sejalan dengan kompetensi BPK. Namun, KPK kan masuk di pintu korupsinya," ujar Saut melalui pesan singkat, Jumat (25/6/2016).
Sumber: Kompas.com
Posted in: berita
0 komentar:
Posting Komentar