19.47
EDUCATION
Putu ditangkap KPK ketika sedang melakukan transaksi suap di Jakarta pada Selasa 28 Juni 2016 malam hari. Berdasarkan informasi yang didapat, Rabu (29/6/2016), ada juga 3 orang lain yang ditangkap. Salah satunya pihak swasta yang berperan sebagai penyuap.
Ruangan Putu telah disegel penyidik KPK. Pria asal Bali ini diketahui melaporkan kekayaannya senilai Rp 12,5 miliar. I Putu Sudiartana terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat untuk Dapil Bali. Putu saat ini menjabat sebagai Wabendum Partai Demokrat.
Penangkapan Putu menambah panjang deretan politisi Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi. KPK sebelumnya menjerat M Nazaruddin, Angelina Sondakh, Hartati Murdaya, Andi Mallarangeng, Jero Wacik, Anas Urbaningrum, dan Sutan Bhatoegana. Para politisi ini telah divonis pengadilan hingga tingkat kasasi maupun peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Mereka sekarang menjalani masa hukuman.
Berikut 8 politisi Partai Demokrat yang dijerat KPK:
1. I Putu Sudiartana
KPK menetapkan anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana (IPS) sebagai tersangka kasus suap. KPK menyita uang 40.000 dolar Singapura saat menggeledah kediaman Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat itu di Ulujami, Jakarta Selatan pada Selasa 28 Juni 2016 Malam.
Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya. Mereka adalah Kepala Dinas Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman Sumbar dengan inisial SPT dan seorang dan seorang pengusaha berinisial Y sebagai pemberi suap.
Sedangkan tersangka lainnya adalah NOV yang merupakan sekretaris Putu Sudiartana dan SUH, orang kepercayaan Putu, sebagai tersangka.
2. M Nazaruddin
Mantan Bendum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dihukum 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar. Harta Nazaruddin sekitar Rp 550 miliar juga turut disita untuk negara. Putusan ini merupakan sejarah yang dilakukan KPK dalam memiskinkan harta para koruptor.
Dalam catatan detikcom, Kamis (16/5/2016), jumlah rampasan itu menjadi rekor sejarah untuk kasus individu yang terseret kasus korupsi. Rekor sebelumnya dipegang oleh mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin, dengan nilai aset Rp 250 miliar yang disita untuk negara. Kasus Fuad Amin sekarang berpindah ke Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi.
Sedangkan aset yang gagal dirampas dan harus dikembalikan ke Nazar berupa lahan kelapa sawit, apartemen Rasuna, asuransi AXA, rekening Bank Mandiri, jam tangan dan rumah di Alam Sutera.
Saat ini Nazaruddin tengah menjalani pidana penjara untuk 7 tahun ke depan di kasus korupsi proyek Hambalang. Dengan adanya vonis kemarin sore yang diketok oleh ketua majelis hakim Ibnu Basuki Widodo, total hukuman Nazar adalah 13 tahun. Nazaruddin di kasus keduanya dinyatakan melakukan TPPU.
3. Angelina Sondakh
Mahkamah Agung (MA) 'menyunat' hukuman Angie yaitu dari 12 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Selain itu, harta yang disita juga berkurang dari Rp 12,5 miliar jadi Rp 2 miliar saja.
Di tingkat kasasi, mantan politikus Partai Demokrat ini dihukum 12 tahun penjara. Tetapi oleh majelis peninjauan kembali (PK) yang diketuai hakim agung Syarifuddin dengan anggota hakim agung Andi Samsan Nganro dan hakim ad hoc Syamsul Rakan Chaniago, lamanya vonis ini disunat menjadi 10 tahun penjara.
Terkait hasil korupsi yang disita juga berkurang. Di tingkat kasasi, harta mantan Putri Indonesia itu yang disita adalah uang sebesar Rp 12,5 miliar dan USD 2,35 juta. Tetapi di tingkat PK, yang disita berkurang menjadi Rp 2 miliar dan USD 1 juta.
Bila uang pengganti tidak dibayar, Angie harus menjalani pidana kurungan selama 1 tahun.
4. Hartati Murdaya
Hartati mulai ditahan di Rutan Pondok Bambu pada 12 September 2012 dan divonis 2 tahun 8 bulan pada 24 April 2013. Hartati juga diwajibkan membayar denda Rp 150 juta.
Hartati selaku bos PT Hardaya Inti Plantantion terbukti memberi suap Rp 3 miliar kepada Bupati Buol, Amran Batulipu, terkait pengurusan surat hak guna usaha dan izin usaha perkebunan kelapa sawit. Pemberian uang tersebut lewat perantara anak buah Hartati yang sempat menjadi politisi Demokrat itu.
Menkum HAM Amir Syamsuddin mengeluarkan pembebasan bersyarat bagi Hartati salah satunya karena alasan usia. "Pertimbangan usia, yang bersangkutan sudah 70 tahun dan dia membayar semua denda yang ditetapkan hakim. Hukuman juga sudah 2/3 dijalani," jelas Amir saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (30/8/2014).
5. Andi Mallarangeng
Mantan Menpora Andi Mallarangeng resmi menyandang status koruptor seiring permohonan kasasinya yang ditolak Mahkamah Agung (MA). Ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi pada kasus Hambalang.
"Menolak permohonan kasasi," kata salah satu hakim anggota kasasi Prof Dr Krisna Harahap kepada detikcom, Rabu (8/4/2015).
Perkara ini baru saja diketok oleh majelis hakim yang diketuai Zaharuddin Utama dengan anggota Krisna Harahap dan Surachmin. Dengan putusan ini, Andi Mallarangeng tetap harus menjalani hukuman selama 4 tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta. Andi dipidana berkaitan kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ia kini mendekam di Lapas Sukamiskin sejak Selasa 28 April 2015.
6. Anas Urbaningrum
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan pencabutan hak politik kepada Anas. Selain itu ia juga dikenakan denda Rp 5 miliar, uang pengganti Rp 57,59 miliar dan USD 5,261 juta.
Majelis berpendapat, Anas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan tindak pidana pencucian uang.
Kemudian pencabutan hak politik dilakukan karena mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini ada latar belakang politik dalam melakukan korupsi. Anas sekarang ditahan di Lapas Sukamiskin, Bandung.
7. Jero Wacik
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik divonis 4 tahun penjara, denda Rp 150 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara dan membayar uang pengganti Rp 5,07 miliar.
Jero Wacik terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan dana operasional menteri, memeras anak buah dan menerima gratifikasi.
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Pada KPK 9 tahun dengan uang pengganti Rp 18,790 miliar.
8. Sutan Bhatoegana
Selain menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, Mahkamah Agung (MA) ternyata juga merampas harta Sutan Bhatoegana. Sebelumnya, jaksa hanya menuntut Sutan selama 11 tahun penjara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom, Kamis (14/4/2016), majelis kasasi menaikkan hukuman Sutan dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara. Duduk sebagai ketua majelis hakim yaitu Artidjo Alkostar dengan anggota MS Lumme dan Prof Dr Abdul Latif. Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan permohonan jaksa KPK untuk mencabut hak-hak politik Sutan.
Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa KPK yang hanya menuntut Sutan selama 11 tahun penjara. Tidak hanya itu, majelis kasasi juga merampas barang yang disita untuk negara. Barang yang dirampas untuk negara yaitu mobil mewah, sejumlah uang yang dijadikan barang bukti dan rumah serta tanah di Medan, Sumatera Utara.
Baca Juga: Ini Video Iklan Partai Demokrat yang Berjudul "Katakan Tidak Pada Korupsi"! Share!
Sumber: detik.com
Posted in: berita
0 komentar:
Posting Komentar