Ahok Bongkar Konspirasi Penjualan Tanah. Notaris dan PPAT se-DKI jakarta Meradang, Melawan Ahok!!

transparanjujur.blogspot.com - Gubernur DKI Jakarta Ahok menyampaikan status lahan Rusun Cengkareng yang dibeli Dinas Perumahan DKI adalah lahan milik Pemprov DKI sendiri.

Ahok mengatakan ini merupakan perbuatan mafia tanah yang ada di internal Pemprov DKI sendiri.

"Ada penghilangan, ada surat yang menyatakan bahwa (lahan) itu sewa bukan punya DKI. Itu aslinya ternyata punya DKI," ungkap Ahok (sapaan Basuki) di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (27/6/2016).

Ahok mengatakan lurah yang menyebut bahwa tanah tersebut bukan milik DKI. Dia pun curiga ada oknum lurah yang mendapat aliran dana dalam pembelian lahan Rusun Cengkareng ini.

"Makanya saya minta mesti telusuri duitnya kemana saja atau apakah oknum lurah juga terima duit," ungkap Ahok.

Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015. Lahan untuk rumah susun itu dibeli dengan harga Rp 600 miliar.

Awalnya, Ahok menaruh curiga dengan mahalnya jasa notaris dalam transaksi itu. Sebab, jasa notaris dalam transaksi pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat mencapai Rp 4-5 miliar.

"Mana ada orang bodoh sih mau bayar notaris Rp 4-5 miliar. Misalnya beli tanah Rp 600 miliar, kamu bayar notarisnya Rp 6 miliar, gila enggak? Rp 10 juta juga banyak yang mau urus tanah sekeping doang," ungkap Ahok.

Menurut Ahok, peraturan perundang-undangan memang menyatakan jasa notaris maksimal bisa satu persen dari nilai transaksi. Tapi, ia menyebut pada praktik di lapangan, jasa notaris biasanya hanya berkisar Rp 10 jutaan.

Karena itu, ia berharap agar BPK segera menindaklanjuti permintaannya itu.

"Nah kami minta bantuan BPK untuk periksa karena dari dulu DKI beli tanah selalu pakai maksimum satu persen. Apalagi kami curiga ada tanah kami yang dibeli sendiri dengan palsukan dokumen," ujar Ahok.

Buntut dari pernyataan Ahok tentang notaris ini, Para notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DKI Jakarta memprotes perkataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka menilai Ahok telah merendahkan harkat dan martabat notaris dan PPAT sebagai pejabat publik yang dilindungi undang-undang.

Maka, para Notaris dan PPAT DKI mengingatkan, bila Ahok masih terus merendahkan harkat dan martabat serta mendiskriminasikan profesi Notaris dan PPAT maka mereka tidak segan untuk melawan.

"Kami keberatan dengan apa yang Ahok bicarakan baik di Youtube maupun media lain tentang profesi kami, notaris maupun PPAT. Terutama mengenai soal honorarium," ujar seorang notaris dalam video yang diunggah melalui akun Facebook MK : Berani.

Dia mengatakan bahwa honorarium bagi notaris atau PPAT yang berkecimpung di Pemprov DKI itu sudah ditentukan. Oleh karena itu, tidak ada notaris memalak Pemprov.

"Perkataan-perkataan Ahok yang meresahkan dan membuat kita terdiskriminasi bahwa kami ini seakan-akan brengsek," lanjut dia.

Dia menilai Ahok tidak mencerminkan seorang pemimpin yang baik dan menjadi panutan masyarakat.

"Itu yang kami minta klarifikasi dari beliau semoga apa yang diucapkan itu ditarik kembali. Jabatan kami jabatan terhormat, jabatan umum, yang tidak diberikan gaji oleh negara selayaknya kami diberikan tempat yang layak sesuai dengan profesi, harkat, dan martabat kami," ujarnya.

Sumber: (Viva.co.id/kompas.com)

Posted in: berita