18.13
EDUCATION
Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengaku telah menemukan informasi tentang dana renovasi gedung senilai dari Rp 50 miliar pada tahun 2014 dan Rp 28 miliar pada tahun 2015 yang lolos dari pemeriksaan BPK.
�Audit yang dilakukan BPK memang tidak terdapat proyek renovasi gedung dan sarana lain di DPRD DKI karena sistem acak. Jadi tidak menutup kemungkinan proyek tersebut memang lolos. Sehingga sangat rentan dengan penyimpangan anggaran,� ungkap Uchok.
Dengan lolosnya proyek tersebut dari pemeriksaan, penggunaan dana renovasi gedung DPRD DKI menjadi rentan terhadap penyelewengan. Terlebih dari kasat mata, berbagai fasilitas seperti toilet, plafon dan lainnya saat ini sudah banyak sekali yang rusak. Hingga pada akhirnya ada salah satu pengunjung Gedung Wakil Rakyat itu mengeluhkan kualitas toilet dengan menyebut �toilet mirip terminal�
Penyelewengan anggaran ini jika dijumlahkan bisa kian fantastis dengan renovasi ruang Paripurna DPRD DKI yang menghabiskan anggaran sebesar Rp18,92 miliar. Setelah melewati proses lelang, PT Rimbun Sekawan Utama tampil sebagai pemenang, dengan harga Rp 16,8 miliar, dengan kode rekening 5.2.2.20.26.001 dan SPK no. 08/S.P3/Setwan/VIII/2011. Kemudian untuk pemasangan layar digital ditaksir Rp 4,1 miliar dan instalasi listrik senilai Rp 2,4 miliar.
�Memang untuk proyek ini sangat fantastis nilainya. Karena dengan uang yang begitu besar, masyarakat pun bisa melihat kualitas dari pengerjaan renovasi itu. Pantas atau tidak uang sebesar itu digelontorkan,� ujarnya.
Sementara itu, Sabam Marpaung, staf Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI yang saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek tersebut mengakui proyek renovasi tidak diaudit BPK.
�Saat itu kami sudah meminta untuk BPK mengaudit namun karena sistem sampling dan keterbatasan waktu akhirnya proyek ini tidak diaudit BPK,� jelas Sabam.
Penulis: Ariestia Fiky | Editor: Atta Pratama
Sumber: Rimanews.com
Posted in: berita
0 komentar:
Posting Komentar