20.38
EDUCATION
Ahok pun mengungkapkan alasannya melapor kepada Presiden Joko Widodo perihal pemberhentian reklamasi Pulau G.
Sebelumnya, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli meminta Ahok untuk tidak cengeng dengan terus mengadu kepada Jokowi, terutama tentang pemberhentian reklamasi Pulau G.
"Ini kan proses hukum, Anda (Rizal) kalau cuma ngomong doang di media memutuskan menbatalkan sebuah izin. Ya saya kira, (pemberhentian reklamasi Pulau G) harus tertulis dong, kalau enggak tertulis ya saya harus tanya," ungkap Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta Basuki, Kamis (14/7/2016).
Dalam surat yang dikirim Pemprov DKI Jakarta kepada Presiden Jokowi, Ahok menyebutkan reklamasi Pulau G bersandar pada Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta.
Sedangkan menurut Rizal, reklamasi Pulau G dihentikan berdasar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Atas dasar itulah, Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membatalkan reklamasi Pulau G.
"Kalau tafsiran beliau kan Keppresnya kalah sama aturan lain. Nah saya mesti tanya sama Presiden, apa benar nih Menko lu ngomong Keppresnya kalah? Ini bukan persoalan cengeng, saya mesti tanya ke Presiden," ujar Ahok.
Basuki mengaku bingung apakah Rizal yang salah berucap atau wartawan yang salah mengutip pernyataan Rizal.
Sehingga, dia bersurat kepada Jokowi perihal kejelasan permasalahan tersebut.
"Saya juga ketemu Johan Budi (Staf Ahli bidang Komunikasi), dia bilang, belum ada surat pemberhentian reklamasi Pulau G di meja Presiden. Tapi di media, dia menyatakan menyetop (reklamasi Pulau G), ini kan soal tafsiran. Bukan soal cengeng enggak cengeng, saya diem juga salah," sahut Ahok dengan nada tinggi.
Sumber: tribunnews.com
Posted in: berita
0 komentar:
Posting Komentar