20.56
EDUCATION
Nah lo......!!
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sulawasi Tenggara Nur Alam menjadi tersangka kasus pemberian izin usaha pertambangan dari tahun 2009 sampai 2014. Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain serta korporasi.
"Kita menemukan tindak pidana korupsi dalam izin usaha pertambagan di Sultawesi Tenggara Tahun 2009-2014, karena itu KPK menetapkan NA, Gubernur Sulawasi Tenggara sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (23/8/2016).
Syarif menilai izin yang diberikan Nur Alam terhadap PT. Anugerah Harisma Barakah tidak sesuai dengan aturan. Itu sebabnya, dia diduga ingin memberikan keuntungan kepada perusahaan yang dominan dalam usaha pertambangan di Sultra.
"Diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan izin kepada PT.AHB, yang diduga tidak sesuai dengan aturan berlaku," kata Syarif.
Sejauh ini, KPK baru menetapkan Nur Alam. Syarif mengatakan penyidik masih mengembangkannya dan sudah mengarah ke Anugerah.
"Dari segi pemberi, KPK sedang melakukan penyelidikan yang intensif," kata Syarif.
Syarif berharap kepala daerah di tempat lain belajar dari kasus ini. Kewenangan yang ditarik dari bupati ke gubernur saat ini sangat rawan disalahgunakan.
"Semoga kasus ini juga menjadi pelajaran bagi propinsi yang lain, agar dalam memberikan izin pertambangan harus diperhatikan dengan benar sistem tata kelolanya, agar tidak terjadi pelanggaran seperti yang ditemukan dalam kasus ini," kata Syarif.
Politikus Partai Amanat Nasional tersebut diduga menerima uang dari perusahaan tambang, PT. Anugrah Harisma Barakah terkait penerbitan surat keputusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana.
"Info rekening sudah kami dapatkan dari PPATK, jadi semuanya berjalan lancar. Kami sudah dapat beberapa bukti transfer, tapi belum bisa mengeluarkannya karena masih diakumulasi. Jumlahnya cukup signifikan?," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (23/8/2016).
Menurut informasi jumlah uang yang diduga dikirim ke rekening Nur Alam sebesar 4,5 juta dollar AS. Menurut Syarif jumlah tersebut baru sebagian kecil.
?"Salah satu angka yang dipakai adalah laporan dari PPATK. Data PPATK itu hanya sebagian dari bukti yang ditemukan KPK," kata Syarif.
Saat ini, KPK masih mengembangkannya dengan melakukan penyelidikan terhadap sumber uang. KPK masih mencari bukti-bukti untuk menjerat pemberi, salah satunya dengan melakukan penggeledahan ke sejumlah tempat.
"Dari sisi pemberi sedang dilakukan penyelidikan yang intensif. Sedangkan statusnya belum bisa kita keluarkan sekarang, karena hasil penggeledahan masih di lapangan sehingga belum bisa melaporkan apa saja dokumen yang diambil," katanya.
Untuk menghitung kerugian negara, KPK akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan ?Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
"Khusus pengitungan kerugian negara juga masih sedang dimintakan ke BPK atau BPKP," kata Syarif.
Sebelumnya Amien Rais secara terang- terangan menyatakan bahwa Ahok adalah antek pemodal dan Tak boleh jadi gubernur. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, menilai Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak boleh lagi jadi gubernur DKI Jakarta.
 |
| Nur Alam, Kader PAN segera lengser dari posisi Gubernur |
Amien menegaskan, sebagai pemimpin Ahok tidak pro terhadap rakyat kecil. Ia memastikan Ahok harus dilawan karena sudah kelewatan menjalankan tugasnya.
"Saya enggak tahu dia maunya apa. Jangan lupa dia antek pemodal. Jadi tolong besok kalau ada calon penantang yang masuk akal, BM PAN harus datang dengan massa banyak. Kita tunjukkan rakyat itu mesti menang kalau bersatu," tegas Amien.
Sumber: (suara.com/Kompas)
Posted in: berita
0 komentar:
Posting Komentar