Dituduh Mau Nyolong Dana APBD Buat Kampanye, Ini Jawaban Balik Ahok! Share!

transparanjujur.blogspot.com - Keengganan Gubernur Petahana DKI Basuki T Purnama (Ahok) untuk cuti di masa kampanye Pilgub DKI dicurigai karena ingin memanfaatkan anggaran daerah. Ahok pun mengatakan semua pihak dapat mengawasi setiap pekerjaannya.

"Kalau dari sisi anggaran, mau nyolong dari mana? Saya pernah enggak bagi-bagi kartu? KJP, KJS, enggak pernah. Kamu enggak suka sama saya, saya juga enggak peduli kok. Saya normal aja jalan. Saya biasa-biasa aja," ungkap Ahok.

Hal tersebut disampaikannya di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016). Ahok pun dituding akan memanfaatkan program-programnya sebagai kampanye terselubung. Sehingga jika pun ia tidak mengikuti kampanye, Ahok bisa mengambil hati rakyat Jakarta.

"Nah, nyalahin fasilitas apa? Atau begini, saya petahana, kalian juga nolong saya lho tanya-tanya melulu. Harusnya jangan ada berita dong," ujarnya.

"Kamu lihat karakter saya, kalau saya mau bagi-bagi, gue sama RT/RW berantem enggak? Kasih aja duit semua. Terus KJP boleh tarik tunai enggak? Suruh tarik tunai, itu baru namanya manfaatin program," imbuh Ahok.

Ahok diketahui memang bermasalah dengan forum RT/RW DKI yang tidak suka dengan kebijakan setiap RT/RW melaporkan kinerjanya untuk bisa mendapat dana kompensasi. Untuk Kartu Jakarta Pintar, Pemprov DKI tidak menggunakan dana tunai saat menyalurkan bantuan kepada pelajar.

"Makanya kalau bilang program, kan lucu. Kalau gitu, KJS, KJP enggak boleh dong. Kalau gitu program kita lagi mau perbaiki trotoar, mau bangun Kalijodo, berhenti dong. Itu kan janjinya petahana. Saya kan visi misinya itu," tutur dia.

"Yang enggak boleh kan gue tiba-tiba bagi-bagi duit, bikin anggaran bagi-bagi duit, bantuan langsung duit. Tapi itu semua juga kan mesti lewat DPRD juga. Kalo saya pakai Pergub juga mesti lewat Mendagri," sambung Ahok.

Cagub incumbent yang sudah didukung tiga partai ini memastikan tidak akan memanfaatkan APBD untuk kepentingan pencalonannya. Ia juga lebih memilih untuk tidak ikut kampanye sehingga mengajukan judical review ke MK terkait aturan wajib cuti.

"Kamu kan bisa mengawasi saya. Toh, saya rugi kalau enggak kampanye. Coba kalau calon kayak kemarin jelek-jelekin saya. 'Ahok itu gusur orang'. Kalau debat di TV saya bisa bantah enggak kalau saya enggak kampanye? Karena debat di TV pun bagian dari kampanye. Kamu bisa ngomong sama orang," tukasnya.

Disebut Ahok, jika cuti selama hampir 4 bulan justru akan menimbulkan conflict of interest. Conflict of interest akan terjadi jika aturan cuti dilakukan seperti ketentuan sebelumnya yakni ada hari-hari petahana cuti namun setelah atau sebelumnya tetap menjalani rutinitas sebagai kepala daerah.

"Makanya saya bilang kalau on-off kayak kemarin iya dong conflict of interest. Hari ini keluar sebagai calon, besok jadi gubernur. Enggak bisa," ucap Ahok.

Sebelumnya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahwa aturan 'wajib cuti' dibuat agar mencegah konflik kepentingan.

"Sekarang disuruh cuti saja kok enggak mau. Ini yang membuat orang mencurigai jangan-jangan memang ada keinginan untuk memakai birokrasi atau APBD untuk kepentingan kampanye," sebut Hidayat.

sumber: detik.com

Posted in: berita