Mengejutkan! Ada Skenario Untuk Jatuhkan Ahok. Ternyata Ini Dia Dalangnya! Share!

 

transparanjujur.blogspot.com - Diskusi yang digelar Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi menyoroti peran Majelis Ulama Indonesia (MUI). "MUI boleh saja berpolitik, tapi dia harus menempatkan politik bukan dalam konteks perebutan kekuasaan," kata Ketua Lakpersdam PBNU, Rumadi, dalam diskusi bertema 'Posisi MUI dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia', pada Minggu, 16 Oktober 2016, di Jakarta.

Selain Rumadi, diskusi menghadirkan Andi Syafrani (alumnus UIN Syarif Hidayatullah dan Victoria University, Australia), dan Bonar Tigor Naipospos (Setara Institute). Panitia tidak mengundang perwakilan dari MUI.

Menurut Rumadi, peran politik yang dimainkan MUI seharusnya terbatas seperti dalam fiqh siyasah (fiqih politik), yaitu segala sesuatu yang mendekatkan manusia pada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan. "Itu saja," kata Rumadi.

Dengan demikian, Rumadi mengatakan, fungsi MUI adalah memastikan bagaimana masyarakat bisa baik, tidak terpecah-belah, dan menjauhkan manusia dari kerusakan. "Jangan politik yang terkait dengan soal perebutan kekuasaan. Dan yang saat ini aroma perebutan kekuasaannya cukup kuat," kata dia mencontohkan sikap MUI dalam Pilkada DKI.

Senada dengan Rumadi, Bonar Tigor mengatakan MUI harus membawa politik yang bisa menjembatani perbedaan, menjaga perdamaian, mengokohkan kerukunan antar umat beragama, dan meningkatkan kebangsaan. Namun dalam kasus Pilkada DKI, Bonar melihat MUI ikut terseret dalam politik kekuasaan.

Dia mencontohkan, saat Ahok minta maaf atas ucapannya soal Al-Maidah ayat 51, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menyatakan menerima permintaan maaf. Namun beberapa jam kemudian, secara kelembagaan, MUI mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan Ahok telah menista agama. "Itu diduga kuat merupakan hasil pertemuan dengan Agus Harimurti yang datang ke kantor Ma'ruf Amin," kata Bonar.

Setiyardi yang merupakan Pimred Obor Rakyat mengadakan rapat di Cikeas bersama SBY, Ani dan anaknya

Agus Sylviana mendatangi Ma�ruf Amin pada 7 Oktober 2106, sehari setelah video Ahok ramai. Pernyataan Ma�ruf Amin adalah sebagai berikut:

�Secara kelembagaan kita tidak bisa dukung karena ada tata krama. Tapi saya yakin warga NU akan dukung calon yang paling banyak samanya, misal agamanya sama, warna agamanya, marhabnya sama. Penampilannya santun tidak keras, tidak galak. Saya lihat saya yakin yang paling banyak samanya Pak Agus dan Bu Sylvi. Jadi saya yakin orang NU akan dukung calon yang paling banyak samanya,� ujarnya.

Sampai di sini, siapa yang bisa membantah bahwa Ma�ruf Amin mendukung Agus Sylviana? Komentar Ma�ruf Amin jelas bernada himbauan secara tidak langsung pada warga.

Kemudian, Ma�ruf Amin adalah ketua MUI. Dia yang menandatangani surat pendapat dan sikap keagamaan MUI pada 11 Oktober 2016.

Dengan kenyataan seperti ini, sangat sulit sekali untuk berpikir positif bahwa sikap MUI netral dan untuk kepentingan ummat.

Apakah kondisi terencana seperti inilah yang membuat Agus berkomentar senada sesuai rencana:

�Oleh karena itu, aduan yang diajukan oleh sejumlah kalangan terhadap penegak hukum, menurut saya harus segera direspons secara serius, transparan dan bertanggung jawab. Saya tetap berasumsi negara hadir, dan akan menyelesaikan setiap persoalan dengan bijak, adil dan bertanggung jawab,� ujar Agus.

Ini bisa jadi strategi adu domba yang luar biasa. Tim Agus tak masuk dalam konflik Ahok vs Anies, tapi ikut mengkondisikan. Jika Ahok didiskualifikasi misalnya, maka hanya tersisa Anies Agus. Dengan begini tim Agus akan lebih mudah memenangkan Pilkada.

Mengingat SBY pernah berkuasa 10 tahun, Obor Rakyat juga kita tau sangat licik dengan segala fitnahnya. Jangan lupakan Jokowi yang tercabik - cabik dengan Obor Rakyat. Mungkin ke depan Ahok perlu sangat berhati-hati.

Bonar kemudian menyarankan MUI lebih baik mengambil sikap bagaimana implementasi surat Al-Maidah ayat 51 dalam negara Pancasila. Sikap MUI itu akan jadi pegangan umat Islam dalam berpolitik. "Itu lebih elegan, lebih baik," kata Bonar.

Sementara Andi Syafrani lebih banyak membahas posisi MUI yang dianggap sebagai lembaga yang unik. MUI adalah lembaga swasta yang diberi kewenangan negara melalui undang-undang. Contohnya adalah kewenangan MUI dalam sertifikasi halal. "Ini posisi yang unik. MUI sebagai LSM, tapi satu-satunya LSM yang masuk dalam sistem hukum Indonesia," kata Andi.

Penulis: Vita Risma
Sumber: BeritaTeratas.com

Posted in: berita