Ahok: Seluruh Rumah Sakit Pemerintah Dan Swasta Di Jakarta Tidak Boleh Minta Uang Orang Sekarat

transparanjujur.blogspot.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan agar rumah sakit di Jakarta, termasuk RS swasta, tidak lagi meminta uang muka sebelum merawat pasien korban kecelakaan.

Ia tidak ingin warga Jakarta dipersulit mengenai urusan biaya pada saat darurat.

"Kita akan keluarkan aturan, rumah sakit swasta mana pun, tidak boleh minta uang kalau untuk pasien dalam keadaan kecelakaan, untuk yang darurat," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (1/8/2016).

"Jadi tidak ada lagi minta duit orang lagi sekarat. Orang lagi sekarat masa diminta setor, bagaimana?" tambah Ahok.

Kendati demikian, Ahok belum memberitahu lebih lanjut teknis pelaksanaan kebijakannya itu.

Ia mengatakan, saat ini timnya sedang mempersiapkan teknis kebijakan tersebut.

Kata Ahok, ini merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah kesehatan di Jakarta.

Selain itu, Ahok ingin agar semua warga Jakarta memiliki jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pemprov DKI dan BPJS Kesehatan sudah bekerjasama untuk mewujudkan hal itu.


Ahok berharap semua warga Jakarta sudah memiliki jaminan kesehatan pada 2019.

"Saya rasa kalau permasalahan kesehatan di Jakarta selesai, seluruh daerah sudah gampanglah. Karena Jakarta jauh lebih pelik urusannya," ujar Ahok

Sumber: kompas.com

Read more »

Pemerintah Masa Lalu Yg Mendukung Banjir Jakarta, Kok Ahok Yg Jadi Kambing Hitam! Share!

transparanjujur.blogspot.com - Jakarta itu dataran rendah dan lebih menyerupai cekungan, kayak wajan gitu loh. Banjir udah jadi masalah sejak jaman JP COEN bahkan sejak sebelum-sebelumnya. Oleh karenanya pemerintah hindia belanda dulu membuat rancangan kanal-kanal untuk mengurangi potensi banjir batavia. akan tetapi tidak terlaksana semuanya.

Kerumitan mengatasi banjir ini diperparah dengan tata kota yang hancur minah entah sejak kapan. Bangunan-bangunan berdiri di daerah resapan air dan bahkan mengambil jalur aliran sungai. Yang makin brengsek itu ketika bangunan tersebut mendapat restu dari pemerintah masa itu. Jadi bangunan itu legal secara hukum. Ini yang bikin ribet buat rapihinnya lagi.

Jadi banjir-banjir yang terjadi yah karena memang didukung oleh pemerintah sejak dahulu kala melalui ijin-ijin pembangunan yang dikeluarkan di daerah resapan air.

Contoh aja nih di daerah banyak rawa-rawa ditimbun buat dibangun cluster, ruko, dll. Padahal itu nanti akan berpotensi menjadi penyebab banjir di daerah tersebut. Apa yang ditanam sekarang akan dituai esok.

Seperti biasa kita berisiknya belakangan kalau udah kejadian.

Sumber : Sunandi [https://www.facebook.com/thesun.andi.1]

Read more »

Ada Oknum Nakal, Sri Mulyani Kecewa Anggaran Pendidikan Tak Dirasakan di Daerah Terpencil!

transparanjujur.blogspot.com � Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kecewa lantaran aliran dana pendidikan sebesar 20 persen setiap tahunnya tidak dirasakan oleh sekolah-sekolah di daerah Terpencil hingga saat ini. Bahkan, hingga saat ini masih banyak terdapat daerah dengan tingkat kerusakan sekolah yang cukup parah.

�Persoalan Indonesia bukankah hanya anggarannya, namun juga perlu dilihat efektivitas dari anggaran tersebut. Kita lihat anggaran pendidikan 20 persen sejak 10 tahun yang lalu. Sekarang kita lihat bahkan ada sekolah yang tidak ada atapnya, tidak ada jendelanya,� kata Sri Mulyani di ruang rapat Badan Anggaran, Selasa (30/8/2016) malam

Untuk itu, pada tahun 2017, Kementerian Keuangan akan lebih ketat dalam pengawasan anggaran. Pemanfaatan anggaran dilakukan berdasarkan outlook, bukan berdasarkan APBNP 2016.

�Kalau pinjaman sudah 3 persen kami tidak mau melakukan pinjaman dan melanggar UU. Lalu untuk tahun 2017, base line kita bukan APBNP tapi outlook. Karena sebenarnya belanja kita itu naik sekitar 9 persenan,� tutupnya.
Sumber: (Okezone)

Read more »

Mengejutkan! Ahok Bongkar Korupsi DPRD DKI, MarkUp Anggaran Menggelembung! Share!

transparanjujur.blogspot.com � Seluruh lurah dan camat di Jakarta sore ini dikumpulkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Mereka diminta memilih satu dari dua dokumen APBD DKI 2015 dan memberikan pernyataannya sesuai atau tidak dengan yang mereka ajukan.

Jika sesuai, maka lurah dan camat diminta menulis �Setuju�, begitu juga sebaliknya, lengkap dengan pernyataannya untuk masing-masing berkas. Beberapa di antaranya pun sempat mengeluarkan reaksi terkejut saat membandingkan dua dokumen tersebut.

�Wah perasaan nggak segini anggarinnya,� ucap salah seorang lurah saat membuka berkas di Ruang Balai Agung, Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Mereka pun langsung meneliti satu per satu item yang terdapat di dua versi APBD itu. Lurah Jelambar, Jakarta Barat, Muhadi menunjukkan perbedaan angka untuk pelaksanaan kerja bakti di kelurahannya.

�Dari anggarannya kalau e-budgeting ada koma, nggak genap, kalau DPRD genap semua. Pelaksanaan kerja bakti kelurahan Jelambar Baru kalau kita Rp 122.537.602, kalau DPRD Rp 123.000.000,� terang Muhadi.

Hal yang sama juga ditemukan oleh Lurah Kamal, Jakarta Barat, Mulyono. Dia mengatakan dalam APBD versi DPRD tiba-tiba muncul anggaran untuk pembuatan gapura ornamen di kelurahannya seharga Rp 150 juta, padahal dia tidak pernah mengajukan itu dalam e-budgeting.

�Di kelurahan ada saja pembuatan gapura ornamen Betawi untuk kantor kelurahan Kamal Rp 150 juta. Ini nggak pernah diusulkan melalui Musrembang,� kata Mulyono.

Dia pun menunjukkan angka yang tertera di kedua versi dokumen. Lantas Bapak setuju kah dengan pengadaan gapura tersebut?

�Nggak setuju,� jawabnya.

Ini juga yang ditemukan oleh Lurah Kampung Rawa, Jakarta Pusat, Syamsuddin. Dia menyebut meski tidak banyak, namun menemukan adanya perubahan angka.

�Total yang diajukan Rp 6.957.727.828 namun di versi DPRD agak beda sedikit jadi Rp 6.957.727.898. Bedanya kita lebih terperinci, yang DPRD nggak (angkanya banyak yang dibulatkan),� kata Syamsuddin.

Dia menyebut banyak berbeda dengan wilayah Jakarta Pusat, pemotongan (cropping) angka banyak dilakukan di wilayah Jakarta Barat. Seperti yang terlihat dari dokumen APBD untuk Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Camat Tambora, Mursidin menemukan perbedaan anggaran dalam APBD keduanya. Di mana terjadi upaya penggelembungan angka sebesar Rp 2,26 miliar.

�Kita anggaran mengusulkan Rp 7 miliar. (Terus tambahan yang dari versi DPRD) Rp 2,26 miliar, tapi bukan dalam bentuk pengadaan, (melainkan) seperti untuk nguras saluran, sosialisasi dan dialog interaktif sama biopori,� jelas Mursidin.

Sumber: detik.com

Read more »

Nah Lho!! Ada Baliho Besar 'Prabowo Haus Jadi Presiden!' Di Kota Makassar! Share!

transparanjujur.blogspot.com - Beredar baliho besar di tengah kota Makassar pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 71 lalu.

Baliho seorang kader Partai Gerindra yang juga anggota DPRD Kota Makassar, H Amar Busthanul dengan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia Ke 71. Tidak ada yang aneh dari tulisan tersebut, tapi yang menjadi geger adalah tulisan di bawahnya yaitu:

� PRABOWO HAUS JADI PRESIDEN ! �

Tentu saja kalimat tersebut menjadi heboh, karena tulisan itu sungguh membuat orang yang membacanya menjadi aneh, risih, bahkan menjadi bahan tertawaan.

Apakah itu ungkapan Haji Amar yang sebenar-benarnya sebagai kader Gerindra di baliho besar itu? Entah lah...

Atau mungkin baliho tersebut salah tulis? Kata yang tepat seharusnya "harus" tapi entah kenapa menjadi "haus".

Namun disayangkan jika memang ada kekeliruan dalam kata tersebut kenapa baliho itu malah dipajang? Jika memang benar kalimatnya yang dimaksud seperti itu, itu berarti tidak ada masalah bagi baliho itu untuk dipasang di tengah kota Makassar.

Jika itu hanyalah editan sungguh tidak etis jika bertujuan ingin menjatuhkan seseorang.

Sumber: (Rifsha Fadira) @ indoheadlinenews.com

Read more »

Calon Magang Ditolak, Minta Ahok TTD Di Tangannya Biar Sakitnya Menjadi Kenangan! Share!

Gambar adalah cuplikan, videonya ada di bawah.

transparanjujur.blogspot.com - Ada hal menarik ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok baru saja tiba di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (31/8/2016) pagi.

Ahok dihadang oleh seorang pendaftar program magang di kantor Gubernur DKI Jakarta. Pria bertubuh tinggi besar yang menghadang Ahok itu diketahui bernama Anogo Halim. Dia memprotes permohonan magangnya yang tidak ditindaklanjuti oleh para staf Ahok.

Anogo terlihat menyerahkan surat dan meminta Ahok membubuhkan tanda tangan di kertas tersebut.

"Enggak apa-apalah saya ditolak. Saya besok sudah balik Medan dan saya minta Pak, saya minta tanda tangan Bapak di sini. Tanda tangan di tangan, di tangan saya, agak kuat sedikit, biar saya rasakan sakitnya, Pak," kata Anogo kepada Ahok.

Ahok pun menuruti permintaan Anogo. Sementara itu, staf, ajudan, staf pengamanan dalam yang mengerubuti Ahok terlihat tertawa melihat tindakan Anogo.

Setelah Ahok menandatangani kertasnya, Anogo berterima kasih kepada Ahok.

"Kapan pun dikasih kesempatan (magang), saya siap, Pak. Kalau mau duel pun, saya siap, Pak! Terima kasih Pak atas waktunya. Maaf saya sedikit lancang," kata Anogo.

Anogo lalu berpamitan kepada Ahok karena hendak pulang ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara.

Seusai mengadu kepada Ahok, pria lulusan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan itu menjelaskan alasannya ingin mengikuti program magang di Balai Kota Jakarta. Dia mengatakan, usianya sudah mendekati usia maksimal persyaratan magang, atau 35 tahun. Karena itulah, ia berminat magang bersama Ahok.

Adapun bidang yang diminatinya adalah pengaduan masyarakat, perizinan, dan manajemen wilayah. Ia mengaku telah menyerahkan dokumen persyaratan magang kepada Ahok. Kemudian, Ahok mendisposisinya kepada staf untuk ditindaklanjuti.

Namun, kata dia, staf tersebut sudah menolaknya, padahal belum melihat dokumen yang diserahkan.

"Saya akan tetap fight untuk periode yang akan datang karena saya rasa hingga saat ini saya enggak mau memuja beliau (Ahok). Cuma saya rasa, (Ahok) adalah yang terbaik di antara yang terburuk mungkin sampai saat ini. Saya rasa itu saja," kata Anogo.

Video Anak magang asal medan yang berani ajak duel ahok di balai kota silahkan lihat dibawah ini :



Link video jika tak muncul: https://www.youtube.com/watch?v=hvD7wTSqqnE

sumber: kompas.com

Read more »

Pencalonan Sandiaga Uno Terancam Dibatalkan Gara-Gara Kasus Memalukan Satu Ini!

transparanjujur.blogspot.com - Partai Gerindra diminta berpikir ulang mengusung Sandiaga Uno sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Sebab, sosok Sandiaga Uno dianggap memiliki banyak masalah.

Sebut saja dugaan kasus korupsi, kasus penipuan hingga kasus pelecehan terhadap seorang artis dangdut.

"Sebaiknya, Gerindra berpikir ulang sebelum telanjur," ujar Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto dalam pernyataannya, Selasa(30/8/2016).

Menurut Sugiyanto apabila seorang kandidat kepala daerah bermasalah maka akan sangat rentan menjadi bulan-bulanan lawan politik.

�Jika calon banyak masalah ini akan sangat rawan dan bisa menjadi serangan dari kubu lawan. Tentu ini akan mematikan langkah bagi cagub itu sendiri,� kata Sugiyanto.

Sementara itu Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar penegak hukum untuk kembali memeriksa bakal calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Depo Minyak Pertamina di Banten, yang merugikan negara US$6,4 juta.

�Penegak hukum harus berani dan kasus ini harus tetap jalan. Jangan dipetieskan,� kata Boy biasa disapa.

Boy pun menilai, semua orang yang dianggap tahu dalam kasus itu harus dimintai keterangan. Penegak hukum jangan tebang pilih. Dan kasus itu harus transparan. Apalagi, Sandiaga akan maju di Pilkada DKI.

�Ini harus dibuka ke publik, agar jelas bagaimana kasusnya. Jangan sampai jika terpilih, justru akan menjadi beban bagi dirinya apalagi bagi rakyat Jakarta,� tandasnya.

sumber: tribunnews.com

Read more »