23.12
EDUCATION
transparanjujur.blogspot.com - Menko Kemaritiman Rizal Ramli sering mengatakan kata maaf ketika berbicara dalam pembukaan Konvensi Anti Korupsi 2016. Acara tersebut digelar PP Pemuda Muhammadiyah.
Rizal mengkritik sistem politik di Indonesia. Karena sistem yang ada sekarang ini membuat aktivis sulit menjadi anggota DPR karena tidak memiliki dana yang cukup untuk berkampanye. Aktivis, dikalahkan oleh orang yang memiliki uang serta bandar.
Menurut Rizal, seseorang membutuhkan uang minimal Rp 3 hingga 5 miliar sebagai modal kampanye.
"Aktivis kalau mau jadi anggota DPR, kalah melulu. Ada yang punya duit Rp 3 miliar kalau ada cukongnya, sedikit sekali (anggota DPR) dari kalangan intelektual atau aktivis. Banyak yang enggak dapat kerja, atau enggak punya skill jadi anggota DPR.
Maaf banget, kalau keluar (dari DPR) enggak bisa kerja karena enggak punya skill," ujar Rizal disambut tawa peserta di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (17/6/2016) malam.
Dalam acara itu hadir Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Anggota DPR Nasir Djamil. Rizal mengaku malu dengan korupsi yang terjadi di Indonesia. Apalagi terkait dengan dunia politik.
"Mohon maaf pedagang. Kalangan pedagang itu pekerjaan mulia tapi kalau pedagang merangkap pengusaha. Penguasa juga mulia tapi kalau digabung jadi malapetaka," ungkap Rizal.
Rizal mengaku bangga dengan masa lalu dimana tingkat korupsi rendah dan pemimpin nasional yang berintegritas. Saat Orde Baru dengan sistem sentralisasi maka koruptor terpusat di pemerintahan pusat.
"Media takut dan DPR diam saja," ungkapnya.
Setelah reformasi terjadi pergeseran korupsi karena kekuasaan terdesentralisasi. Terdapat raja-raja kecil di daerah yang membuat korupsi terjadi.
Ia mengatakan saat Orde Baru terjadi 30 persen dari total anggaran. Lalu pasca Orde Baru meningkat menjadi 45 persen dari anggaran.
"Dari tahap perencanaan di DPR, anggaran dibagi-bagi berjamaah, yang ngelawan harus berjamaah. Kalau dulu (dipotong anggaran) saat implementasi program," imbuhnya.
Sumber: Tribunnews
Rizal mengkritik sistem politik di Indonesia. Karena sistem yang ada sekarang ini membuat aktivis sulit menjadi anggota DPR karena tidak memiliki dana yang cukup untuk berkampanye. Aktivis, dikalahkan oleh orang yang memiliki uang serta bandar.
Menurut Rizal, seseorang membutuhkan uang minimal Rp 3 hingga 5 miliar sebagai modal kampanye.
"Aktivis kalau mau jadi anggota DPR, kalah melulu. Ada yang punya duit Rp 3 miliar kalau ada cukongnya, sedikit sekali (anggota DPR) dari kalangan intelektual atau aktivis. Banyak yang enggak dapat kerja, atau enggak punya skill jadi anggota DPR.
Maaf banget, kalau keluar (dari DPR) enggak bisa kerja karena enggak punya skill," ujar Rizal disambut tawa peserta di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (17/6/2016) malam.
Dalam acara itu hadir Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Anggota DPR Nasir Djamil. Rizal mengaku malu dengan korupsi yang terjadi di Indonesia. Apalagi terkait dengan dunia politik.
"Mohon maaf pedagang. Kalangan pedagang itu pekerjaan mulia tapi kalau pedagang merangkap pengusaha. Penguasa juga mulia tapi kalau digabung jadi malapetaka," ungkap Rizal.
Rizal mengaku bangga dengan masa lalu dimana tingkat korupsi rendah dan pemimpin nasional yang berintegritas. Saat Orde Baru dengan sistem sentralisasi maka koruptor terpusat di pemerintahan pusat.
"Media takut dan DPR diam saja," ungkapnya.
Setelah reformasi terjadi pergeseran korupsi karena kekuasaan terdesentralisasi. Terdapat raja-raja kecil di daerah yang membuat korupsi terjadi.
Ia mengatakan saat Orde Baru terjadi 30 persen dari total anggaran. Lalu pasca Orde Baru meningkat menjadi 45 persen dari anggaran.
"Dari tahap perencanaan di DPR, anggaran dibagi-bagi berjamaah, yang ngelawan harus berjamaah. Kalau dulu (dipotong anggaran) saat implementasi program," imbuhnya.
Sumber: Tribunnews
