Dituding Terlibat Kasus Podomoro, Inilah Jawaban Tegas Ahok!

Cerita baru muncul dari Revisi Raperda Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan Raperda Tata Ruang Strategis Jakarta Utara yang sedang dilakukan di DPRD DKI. Bukan karena telah diketok palu, namun karena Ketua Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, M Sanusi, malah menjadi tersangka penerimaan suap dari pihak swasta dalam hal ini PT Agung Podomoro Land.

Pembahasan dua raperda yang direvisi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu. Bahkan akhir tahun 2015 lalu, Ahok mengaku dalam waktu dekat reperda akan segera disahkan.

Lalu apakah kasus akan menyeret pihak pemprov, dengan sesumbar Ahok memastikan tidak. "Enggak mungkin kita terlibat, justru kita yang menciptakan 15 persen. Justru yang saya lihat ini kewajiban yang mau di-deal mungkin," ungkapnya pede.

Ahok justru merasa heran, kenapa sampai saat ini dua raperda tersebut belum juga diparipurnakan. Dengan ada kasus Sanusi, dirinya semakin curiga jika ada permainan dalam pembahasan raperda ini.

"Saya enggak ngerti kenapa mereka enggak paripurna, kita tinggal paripurna loh, sudah tiga empat kali saya dateng enggak ada orang, saya enggak tahu alasannya apa, apa dugaan orang karena duitnya enggak merata saya engga tahu tuh. Saya uda curiga pasti ada sesuatu nih. Yang jelas saya enggak mau nego! Kalau kamu enggak mau ya sudah bubar," tegasnya

Sanusi ditangkap saat transaksi suap yang diberikan oleh pihak swasta inisial GEF yang merupakan perantara dari perusahaan PT Agung Podomoro Land (APL).

PT Agung Podomoro Land, melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera, merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melaksanakan pembangunan untuk Pulau G seluas 161 hektar yang peruntukannya adalah hunian, komersil, dan rekreasi.

Logikanya sederhana. Ahok ini sangat dibenci oleh kelompok Sanusi. Jika Ahok benar terlibat, maka Sanusi pasti akan langsung 'bernyanyi'. Dan Ahok pun sudah pasti langsung kena!!

Kecuali memang jika Ahok benar-benar tidak terlibat. Ya tidak akan kena!

Baca Juga: Kebenaran Ahok Terungkap! Antek Podomoro Group Bukan Ahok, Tapi Sanusi!

Source: beritateratas.com

Read more »

Kebenaran Ahok Terungkap! Antek Podomoro Group Bukan Ahok, Tapi Sanusi!

Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL ), Ariesman menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Yang bersangkutan menyerahkan diri," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, dugaan uang yang diberikan Ariesman kepada Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir serta Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 1.140.0000 yang diterima Sanusi sebanyak dua kali. Sanusi sudah menerima sejumlah uang sebesar Rp 1 miliar pada 28 Maret lalu. Namun, uang Rp 1 miliar yang telah diberikan pada hari Senin telah digunakan Rp 860 juta, sehingga tersisa Rp 140 juta. Pada hari Kamis, 31 Maret, Sanusi kembali disuap Rp 1 miliar oleh PT Agung Podomoro Land.

Ahok Difitnah!

Dulu Ahok sempat dituding bersekongkol dengan grup Podomoro, bahkan Ahok disebut sebagai Gubernur Podomoro.

Fitnahnya Ahok juga memberikan izin reklamasi pantai 17 pulau kepada agung Podomoro, yang sempat memancing perseteruan dengan mentri Susi. Dengan tegas Susi menyatakan tidak akan kompromi dengan para pengembang. Dirinya tidak akan mempan disuap dengan uang 1 triliun pun. Kepentingan bangsa harus diletakkan di atas segalanya.

Padahal Menurut Ahok, dirinya hanya memperpanjang izin reklamasi 17 pulau yang telah diterbitkan Gubernur Jakarta sebelumnya, yaitu Fauzi Bowo alias Foke. Sehingga sebenarnya sifat dari izin tersebut bukanlah penerbitan izin baru.

"Saya tidak tahu kalau itu dianggap menyalahi aturan. Karena sifatnya bukan kasih izin baru kan? Itu hanya melanjutkan izin reklamasi 17 pulau yang dikeluarkan Foke," ungkap Ahok di Balai Kota, Rabu (11/2).

Tetapi Ahok menjelaskan, izin reklamasi ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. Sebab penerbitan izin oleh Gubernur terdahulunya itu telah berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara. Menurutnya yang bisa dibatalkan ialah pengajuan izin untuk reklamasi baru.

Tentu saja Ahok sangat taat dengan aturan perundang-undangan!

Tapi tetap saja, media-media hater dan ratusan akun kloningan hater berkoar - koar di sosmed pagi, siang, sore, dan malam, bersemangat menggebu-gebu memfitnah Ahok dibelakang Podomoro Grup.

Buat yang belum paham masalah perkara ini, silahkan anda cek di mbah "google" dan akan mendapati sejumlah fitnahan " Ahok adalah Gubernur Podomoro", Ahok memuluskan bisnis Podomoro, Ahok antek Podomoro, dan bla....bla....bla.....!!

Lihat lah sekarang. Ternyata Tuhan tidak tidur. Pelaku sebenarnya yang selalu koar-koar kafir dan mengaku anti cina, ternyata malahan berhubungan dengan cina "dibalik layar' dan embat tuh duit cina yang ditudingnya Kafir!!

Sanusi diduga sebagai orang dalam dari Podomoro grup yang 'bertugas' menyelipkan sejumlah pasal 'siluman' pesanan Bos Podomoro.

Entah gara-gara sang dukun yang salah baca mantra sewaktu di KPK, tapi yang jelas OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilancarkan KPK akan sangat sulit melepas sanusi yang terancam 20 tahun penjara dan bos Podomoro terancam 5 tahun penjara.

Alasan mengapa Agung Podomoro memberi suap untuk Raperda Zonasi dan tata ruang, dimungkinkan mereka ingin mengintegrasikan Pluit City dengan pulau-pulau kecil di pantai utara Jakarta. Berdasarkan siteplan yang beredar, memang ada rencana seperti itu.

Mungkin benar kata bang Ruhut Sitompul, "Maling teriak maling.....!!".

Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan, hal ini biasanya dekat atau satu paket dengan aturan tata ruang. Sementara reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill.

Memang ini terkait tentang Raperda Zonasi beda dengan reklamasi pantai. Tapi tetap saja ini masih 'proyek' Agung Podomoro. Dan selalu saja Ahok menjadi 'kambing hitam', disangkakan sebagai anteknya Podomoro. Ternyata oh ternyata......., ada maling teriak maling. Yang didepan mengaku suci anti cina, anti kafir tapi dibelakang malah Ngembat duit cina yang ditudingnya kafir.

Tolong Bantu Sebarkan! Supaya semakin banyak orang yang tahu kebenaran ini!

Soure: beritateratas.com

Read more »

Ahok: Beberapa Developer Property Harap Saya Tidak Jadi Gubernur Lagi!

Ahok mengimbau kepada para pengembang (developer) untuk mengikuti aturan yang berlaku jika ingin membangun proyek apa pun di Ibu Kota.

Kemudian, ia juga meminta para pengembang tidak melakukan negosiasi untuk melanggar aturan tersebut.

"Saya sudah berkali-kali ngomong, kalian harus percaya negara ini menuju tempat yang makin baik. Saya sudah fight untuk transparan, jadi kalian jangan punya pemikiran bangsa ini enggak bisa baik," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/4/2016) malam.

Ahok menjelaskan ini terkait dugaan upaya pemberian suap oleh Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) Ariesman Widjaja kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi sebesar Rp 1.140.000.000.

Uang suap itu diduga terkait pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda Nomor 52 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Ahok yang selama ini dikenal publik memiliki kedekatan dengan petinggi Agung Podomoro itu pun merasa dikhianati.

Walau demikian, Ahok tak mau menduga-duga ada negosiasi penurunan kewajiban pengembang reklamasi sebesar 5 persen dari aturan sebelumnya yaitu sebesar 15 persen.

"Pas di depan saya, (PT APLN) enggak pernah bilang, enggak mau. Tapi, di belakang saya, mereka nego-nego, kan kurang ajar!" ungkap Ahok.

"Memang beberapa pengembang harap Ahok enggak jadi gubernur lagi kan? Karena mereka enggak bisa nego lagi," sambung Ahok.

KPK pun saat ini telah menetapkan Sanusi dan Ariesman sebagai tersangka. Dan juga KPK melakukan penggeledahan beberapa ruangan di DPRD DKI Jakarta, seperti ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Ruang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, ruang perundang-undangan, serta ruang CCTV.

"Makanya, begitu Pak Agus Rahardjo (Ketua KPK) ngomong, kan mungkin kasus ini bisa terjadi di seluruh Indonesia karena banyak yang suka dagang kebijakan," ujar Ahok.

Bagaimana menurut Anda?

Source: kompas.com

Read more »

Bukan Pencitraan, Ahok Ngalah Kursi Untuk Ibu-Ibu di Kopaja!

Ahok memilih Kopaja AC terintegrasi bus transjakarta sebagai transportasinya pada hari Jumat minggu pertama di bulan April ini.

Kegiatan rutinitas ini memang sudah dijalankan sejak masa pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kegiatannya itu pun diunggah ke dalam akun Instagramnya, @basukibtp.

Ada tiga foto yang diunggah. Pertama, ketika Basuki atau Ahok menunggu bus di pinggir jalan bersama seorang pengawalnya. Adapun bus yang dinaikinya rute Balai Kota-Pantai Indah Kapuk (PIK).

Foto kedua, Ahok duduk bersama para penumpang lainnya dan di foto ketiga, Ahok berdiri dan terlihat memegang langit-langit bus.

"Aku dapat tempat duduk. Terus ada ibu-ibu, aku ngalah berdiri," sahut Ahok, kepada wartawan, di Balai Kota, Jumat (1/4/2016).

Ahok mengakui ingin mengetahui berapa lama waktu tunggu bus yang beroperasional. Dirinya sekaligus mengevaluasi saat naik bus di bawah pengelolaan PT Transjakarta tersebut.

"Kalau orang begitu penuh, berdirinya susah. Kursinya nanggung dan dia bikin kursinya terlalu ke depan," ujar Ahok.

Lebih baik, kata Ahok, bus-bus transjakarta kini menghadap ke depan seperti Metro Mini. Kemudian deknya juga dibuat rendah. Sehingga ramah terhadap penyandang difabel.

"Tadi aku agak telat aja, begitu aku sampai busnya baru lewat. Saya tunggu busnya lagi, hampir 15 menit, terus naik busnya sampai Balai Kota setengah jam perjalanan kira-kira," ujar Ahok.

Kebijakan itu tercantum pada Ingub Nomor 150 Tahun 2013 yang ditandatangani 30 Desember 2013. Dalam aturan itu, PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilarang membawa kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat pada setiap Jumat pekan pertama setiap bulan.

"Ekspresi ketika mengharap dikasih tempat duduk", tulis Ahok.

Bisa kita lihat tulisan Ahok pada foto ketiga ketika dia memberikan tempat duduk kepada ibu-ibu. Ahok menuliskan kalimat gurauan mengenai ekspesi mukanya yang berharap dapat tempat duduk, sebuah candaan ala Ahok. Jelas ini bukanlah pencitraan.

Bagaimana menurut Anda?

Source: kompas.com

Read more »

Sanusi Ini Dulu Suka Serang Ahok, Eh Sekarang Malah Ketangkep KPK!

Anggota DPRD DKI Jakarta yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Mohamad Sanusi, sebelumnya sering mengkritik lembaga antikorupsi tersebut. Sanusi beberapa kali menyebut KPK lamban dalam mengusut laporan indikasi kerugian daerah terkait pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras.

Sanusi bahkan menuding KPK lambat mengusut laporan mengenai pembelian lahan RS Sumber Waras karena adanya keterlibatan dari Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Sebagai perbandingan, lihat saja gimana pimpinan KPK yang sekarang. Sejak ditinggal Pak Ruki (Plt Ketua KPK sebelumnya, Taufiequrachman Ruki), KPK menjadi berubah sama sekali. Kasus Sumber Waras saja enggak beres-beres itu," ujar Sanusi saat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/3/2016).

Menurut pandangan Sanusi, pembelian lahan RS Sumber Waras sangat jelas terindikasi korupsi. Dirinya mengatakan hal itu karena merujuk pada laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Sanusi berkata laporan BPK sudah menyatakan adanya kerugian daerah sebesar Rp 191 miliar. Temuan itulah, kata dia, yang membuat BPK akhirnya meminta KPK untuk melakukan investigasi terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras.

Sanusi pun meminta KPK mengusut dugaan keterlibatan pejabat-pejabat di Pemprov DKI, tak terkecuali Ahok.

"Ya kalau enggak Pak Gubernur, bisa jadi kadisnya yang bermain. Nanti saja kita lihat," tutur Sanusi.

Dan Sanusi pun ditangkap KPK...

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa kader partainya, Muhammad Sanusi, ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sanusi saat in menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.

"Ya, memang sudah kami cek bahwa yang itu kader kami bernama Muhammad Sanusi," kata Dasco saat dihubungi, Jumat (1/4/2016).

Bagaimana menurut Anda?

Source: kompas.com

Read more »

'Batman' Laporkan Adik Yusril Yang Rasis, Yusron Terancam 6 Tahun Penjara!

Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, adik Yusril dilaporkan oleh Komunitas Relawan Basuki Tjahaja Purnama Mania ("Batman") ke Badan Reserse Kriminal Polri.

Yusron dilaporkan atas dugaan diskriminasi terhadap etnis tertentu karena mengunggah komentar bernada SARA mengenai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lewat akun twitternya.

"Keberadaan kami datang ke sini adalah untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat siapa pun maupun pejabat untuk berhati-hati, berbicara tentang isu SARA," ungkap kuasa hukum Batman, Reinhard Parapat, di Bareskrim Polri, Jumat (1/4/2016).

Reinhard menjelaskan pihaknya membawa bukti berupa salinan sejumlah tweet Yusron yang melontarkan kicauan bernada SARA itu. Tweet itu dipublikasikan pada 28 Maret 2016 lalu. Ia mempermasalahkan penggunaan kata "China" yang ditujukan untuk etnis Tionghoa.

"Jelas-jelas sudah diumumkan oleh pemerintah, bukan lagi China, tapi Tionghoa. Itu bahasa sudah berbeda ya, sudah mendiskreditkan kelompok etnis tertentu," jelas Reinhard.

Reinhard menyayangkan komentar tersebut dilontarkan Yusron di media sosial yang sifatnya mudah menyebar secara cepat ke netizen. Apalagi, Yusron adalah seorang tokoh terpandang yang mewakili negara Indonesia.

"Pejabat sekelas duta besar mewakili negara seharusnya punya etika terhormat, apalagi ada etika sebagai diplomat. Itu tidak menunjukkan pendidikan yang baik ke masyarakat," jelas Reinhard.
Yusron sempat berkicau di akun Twitter miliknya, @YusronIhza_Mhd. Dalam kicauannya, Yusron menyoroti kepemimpinan Ahok yang ia anggap arogan.
Menurut Yusron, kepemimpinan Ahok yang arogan berpotensi membahayakan masyarakat kecil yang beretnis sama dengan Ahok.

Pernyataannya itu menambahkan pernyataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo yang sebelumnya sempat melontarkan hal yang sama.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengeluhkan kicauan Yusron itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ahok merasa kicauan Yusron itu bernuansa SARA.

Kementerian Luar Negeri akhirnya bereaksi soal kicauan Yusron itu. Juru bicara Kemenlu, Arrmanatha Nasir, menyatakan bahwa kementeriannya meminta semua kepala perwakilan untuk lebih fokus menjalankan tugasnya.

Bagaimana menurut Anda?

Source: kompas.com

Read more »

Lagi Heboh! Inilah Gambaran Kekayaan Sanusi Di Mata Ahok!

Pagi itu, Ahok mengaku belum mendapat informasi yang pasti perihal penangkapan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ahok mengaku hanya mengetahui Sanusi sebagai sosok yang bergelimang akan kemewahan.

"Saya cuma tahu dia hidupnya mewah aja. Jam tangan miliaran kalau ketemu, mobilnya miliaran semua. Semua mobil kelas atas dia punya. Ya saya enggak tahu, mungkin dia orang kaya kali," ungkap Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Ahok heran dengan gaya hidup mewah Sanusi yang dianggapnya tidak sebanding dengan pendapatannya sebagai anggota Dewan. "Berapa penghasilannya, gaya hidupnya. Jadi enggak usah banyak ngomong gitu, lho. Tapi naik S-class, Range Rover, Jaguar, Alphard. Wah udah kelas atas-lah. Mercedes v-class juga dia punya," tambah Ahok.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya membenarkan informasi bahwa kader partainya, Sanusi, ditangkap tangan oleh KPK.

"Ya memang sudah kami cek bahwa yang itu kader kami bernama Mohamad Sanusi," sahut Dasco.

KPK melakukan operasi tangkap tangan dalam dua kasus yang berbeda pada Kamis (31/3/2016). Tetapi, KPK masih belum mau mengungkap identitas pelaku yang ditangkap dan rincian kasus yang didalami.

Sejak tadi malam, terlihat kesibukan terjadi di KPK. Sejumlah mobil penyidik pun berdatangan pada tengah malam hingga subuh tadi.

Salah satu yang terlihat adalah seorang pria yang mirip Sanusi, yang juga menjadi bakal calon gubernur DKI dari Partai Gerindra. Ruang kerja Sanusi di kantor Dewan pun sudah disegel KPK.

Tetapi, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi KPK apakah Sanusi merupakan salah satu orang yang ditangkap tangan KPK pada Kamis malam.

Saat ditanya apakah salah satu yang ditangkap tangan adalah Sanusi, Agus Rahardjo tidak mau menjawab. Agus mengaku tidak hafal nama-nama pihak yang ditangkap tangan KPK pada Kamis malam.

"Saya sudah dilapori, nama saya enggak hafal. Tunggu konpers saja," tutur Agus.

Bagaimana menurut Anda?
Source: kompas.com

Read more »